Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama sejumlah pihak mulai membahas terkait rencana kelanjutan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru untuk ruas wilayah Sumbar.
Dari rapat itu, ditemukan sejumlah persoalan untuk Jalan Tol Ruas Payakumbuh-Pengkalan. Terutama soal 2 nagari/desa di Kabupaten Limapuluh Kota menolak adanya pembangunan tol, 2 desa itu yakni Desa Lubuak Batingkok dan Desa Gurun.
Sementara untuk Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Koto Baru Simalanggang, dan Nagari Taeh Baruah, yang sebelumnya menolak, akhirnya kini telah setuju adanya pembangunan jalan tol.
Terkait adanya persoalan ini, Tim Konsultan Japan International Cooperation Agency (JICA) Alex Mahdi mengatakan sehubungan adanya permasalahan pembebasan lahan, ada baiknya Pemprov Sumbar melakukan sejumlah tahapan, sehingga realisasinya berjalan dengan baik.
"Kita dari JICA yang hadiri ni sifatnya adalah mensuport Kementerian PU dalam rencana pembangunan jalan Tol ruas Pangkalan-Payakumbuh. Jadi untuk persoalan lahan, JICA menyarankan harusnya dimulai dulu dari tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan.
"Saat ini kita masih berada dalam tahapan perencanaan, itulah yg menjadi alasan kenapa harga tanah belum bisa kita sampaikan, karena sangat beresiko, mengingat tahapan kita saat ini baru tahap perencanaan," katanya di Padang, Kamis (5/1/2023).
Dia menyebutkan hal yang perlu diperhatikan agar pembebasan lahan tidak menimbulkan persoalan, sedapat mungkin harus menghindari pemukiman. Bila tidak dapat terelakkan harus diminimalkan.
Selain itu, kompensasi untuk orang yang terdampak harus diberikan kompensasi yang memadai, jangan sampai merugikan masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol.
"Kompensasi tersebut harus diberikan sebelum proses relokasi. Masyarakat terdampak harus dilibatkan dalam setiap tahap pembebasan mulai dari awal perencanaan sampai proses penggantian lahan," ungkapnya.
Alex menyatakan hal yang demikian penting untuk jadi pertimbangan lingkungan dan sosial, untuk diterapkan pada saat pembebasan lahan ruas Jalan Tol Pangkalan-Payakumbuh.
"Jika ada masyarakat yang bertanya terkait nilai tanah, kami tidak bisa menjawab, yang bisa kita jawab hanyalah berdasarkan UU2/2012,UUCK 11/2020, PP19/2021 dan Permen ATR/BPN 19/2021," tutupnya.
Menanggapi hal ini, dari pihak PT Hutama Karya Ihza Aulia menyampaikan sebelum pengerjaan dimulai, ada 2 dokumen yang dibutuhkan selain dari saran JICA yaitu Amdal dan Larap. Untuk penyusunan Larap disiapkan oleh tim dari JICA.
Persyaratan dari JICA , pada 2023 Indonesia memiliki batas mengajukan stagron ke JICA itu juli 2023, artinya dokumen Amdal dan Larap tersebut harus telah diserahkan ke pihak JICA paling lambat juli 2023.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan mendengar dari penjelasan dari tim JICA tentang pembebasan lahan itu, jelas bahwa tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya.
"Jadi selanjutnya kepada Bupati Limapuluh Kota dan jajaran perlu mencari tahu, kira-kira dari 2 nagari yang masih menolak tersebut apa yang menjadi masalah bagi mereka, dan ini harus jelas agar bisa dicarikan solusinya," ujar dia.
Menurutnya agar suksesnya pembangunan tol dibutuhkan dukungan dari segala pihak. Mahyeldi berharap peran aktif dari Ketua DPRD untuk membantu mensosialisasikan terkait pembangunan jalan tol tersebut.
Dikatakannya sampai saat ini Pemprov Sumbar hanya mempunyai satu tim percepatan pembebasan lahan tol yaitu tim yang diketuai oleh Wakil Gubernur dan tidak ada tim-tim lain.
"Saya memang sangat berharap, pembangunan jalan tol di wilayah Sumbar ini bisa berjalan dengan baik. Mengingat di Riau sudah resmikan tol nya, tinggal Sumbar saja lagi," kata Mahyeldi.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi dari pihak yang menolak dan sudah berkomunikasi dengan pihak Dinas BMCKTR Pemprov Sumbar.
Dia menyebutkan masyarakat yang menolak telah menyampaikan kepada Komisi VI DPRD Sumbar bahwa mereka bukan menolak, tapi hanya meminta pengalihan trase, karena alasan takut situs adat dan budaya (makam dan rumah adat) yang terdampak, karena tidak mendapat respon dan tanggapan dari pihak pemerintah baik kabupaten maupun provinsi sehingga ini menjadi berkembang.
"Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja," jelasnya.
DPRD menyarankan, harus ada pertemuan antara pihak yang menolak dengan pemerintah daerah agar semua menjadi jernih dan bisa dicarikan solusinya
"Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu berharap proyek ini tidak menyisakan masalah, jadi kalau belum ada kejelasan dari pihak yang terdampak terkait tuntutan dan keluhan mereka, jangan sampai aspirasibtersebut diabaikan dan jangan laporannya jangan asal gubernur senang saja," sebut Evi.
