Bisnis.com, PALEMBANG -- Bank Indonesia Perwakilan Sumatra Selatan menilai laju inflasi di provinsi itu pada 2022 yang sebesar 5,94 persen masih terkendali meski jauh di atas inflasi 2021 yang sebesar 1,83 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (BI Sumsel) Erwin Soeriadimadja mengatakan secara tahunan, inflasi Sumsel pada 2022 memang meningkat, hal itu dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan harga BBM bersubsidi.
"Meski demikian, berbagai perkembangan bulanan menunjukkan inflasi pasca kenaikan harga BBM kembali terkendali," katanya, Rabu (4/1/2023).
Menurut Erwin, inflasi Sumsel lebih rendah dibandingkan laju inflasi regional Sumatra yang tercatat sebesar 6,14 persen.
Dia menilai terkendalinya inflasi Sumsel tidak terlepas dari peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang bersinergi untuk menjalankan berbagai program pengendalian inflasi.
"Termasuk dengan penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) seiring dengan Program Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)," katanya.
Erwin menambahkan TPID Sumsel akan terus bersinergi dengan TPIP maupun TPID Kabupaten/Kota untuk melakukan pengendalian inflasi, antara lain dengan aktivasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) komoditas bawang merah dengan Kabupaten Bangli,Provinsi Bali, mengadakan pasar murah maupun operasi pasar bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Perum Bulog dan intensifikasi koordinasi pengendalian inflasi dengan Satgas Pangan.
"Serta terus memperkuat koordinasi implementasi GNPIP," katanya.
Sejalan dengan pemulihan ekonomi, Survei Konsumen Bank Indonesia pada bulan Desember 2022 mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat.
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) secara berurutan menjadi sebesar 129,44; 130,78; dan 130,11.
Dia mengatakan masyarakat optimistis bahwa kondisi perekonomian pada enam bulan mendatang lebih baik.
"Baik dari aspek kegiatan usaha, peningkatan penghasilan, maupun ketersediaan lapangan kerja di tengah peningkatan mobilitas dan pelonggaran kebijakan pembatasan," katanya.
