Bisnis.com, MEDAN - Perwakilan Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkap 8 kabupaten/kota di wilayah Sumatra Utara (Sumut) mendapat catatan merah dalam survei penilaian dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2021.
Kabupaten/kota tersebut antara lain Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Nias.
Sedangkan dari sisi prakteknya, Najih menyebut bahwa temuan dugaan maladministrasi pelayanan publik yang paling banyak di wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2022, antara lain penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, pengabaian kebijakan hukum, dan pungutan liar.
Sektor yang mendomimasi angka maladministrasi tersebut berada di ranah kepolisian, pertanahan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kepegawaian.
Najih mengatakan dalam rangka upaya menurunkan praktik maladministasi tersebut hal yang akan diprioritaskan adalah peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan kepada masyarakat. Karena hal itu yang kemudian sudah ditetapkan dalam undang undang.
"Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya penyelenggara pelayanan. Karena ini menjadi satu sarat, bagaimana pelayanan itu berkualitas, adalah penyelenggara pelayanannya ya. Harus kompeten, memiliki standar profesi yang jelas, yang terus kita dorong agar penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatera Utara dari waktu ke waktu semakin berkurang prakter maladministrasinya," tutur Najih di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat (16/12).
Pada kesempatan yang sama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga melihat bahwa akar dari permasalahan pelayanan publik tidak lain adalah kualitas dari sumber daya manusia.
"Tadi kami sudah koordinasi. Kami akan panggil. Ini saya lihat banyak di urusan layanan pendidikan dan kesehatan. Jadi saya perlu pelajarin. Memang ini masalah kualitas ya. Sumber daya manusia dalam memimpin. Ini yang akan kita perbaiki termasuk di Provinsi Sumatera Utata ini," jelas Edy.
Selain itu, Edy juga menambahkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di wilayah Sumut, upaya optimalisasi digital akan terus oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
"Ini tadi juga sudah kita bahas. Ini digitalisasi tuntutan modernisasi, (dan) globalisasi. Ini yang pasti. Ini yang harus kita sinkronkan," imbuhnya.
