Bisnis.com, PADANG — Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatra Barat tahun 2023 sebesar Rp6,7 triliun.
Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi menjelaskan penetapan APBD Sumbar 2023 itu telah melakukan penyesuaian kondisi perekonomian serta mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84/2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2023, dimana terjadi kenaikan pada sisi pendapatan dan belanja daerah dari yang direncanakan semula.
Menurutnya bila dilihat dari aspek kebijakan, ada beberapa penyelarasan seperti mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemulihan ekonomi, penanganan Covid-19, agar tidak terjadi lagi refocusing dalam tahun berjalan serta pemenuhan anggaran untuk pencapaian standar pelayanan dan pencapaian target program unggulan pembangunan daerah.
"Jadi tahun 2023 itu kita menginginkan pemulihan ekonomi terus berjalan," kata Supardi, Senin (28/11/2022).
Dia menyebutkan kalau dari aspek pendapatan, terdapat penyesuaian terhadap pendapatan transfer berdasarkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima tahun 2023 dan penyesuaian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami perubahan dari pembahasan yang dilakukan oleh Banggar DPRD bersama TAPD.
"Sehingga dari pembahasan Ranperda APBD tahun 2023, secara umum pendapatan daerah naik sekitar Rp167,4 miliar dari target yang ditetapkan semula Rp6,3 triliun menjadi Rp6,431 triliun lebih," ujarnya.
Dari anggaran 2023 itu, belanja daerah juga lebih besar dari yang ditetapkan semula Rp6,544 triliun lebih menjadi Rp6,761 triliun lebih. Dimana pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp350 miliar atau lebih besar dari yang semula direncanakan yaitu sebesar Rp300 miliar.
Supardi menjelaskan secara umum postur APBD Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6,781 triliun lebih yang terdiri dari Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp6,431 triliun lebih yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp3,030 triliun lebih, Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp3,385 triliun lebih, sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp15,972 miliar lebih.
Dari sisi Belanja Daerah pada APBD tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp6,761 triliun lebih yang dialokasikan pada Belanja Operasi sebesar Rp4,544 triliun lebih, Alokasi Belanja Modal sebesar Rp1,004 triliun lebih, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp71 miliar lebih, serta pada APBD Tahun 2023 ini dialokasikan Belanja Transfer sebesar Rp1,141 triliun lebih.
Baca Juga
Untuk itu, alasan diputuskannya terhadap APBD tahun 2023 itu, karena Ranperda APBD tahun 2023 disusun sebelum Permendagri 84 tahun 2022 maka dilakukan beberapa penyesuaian kembali dengan kebijakan yang tertuang di dalam peraturan tersebut.
Supardi menegaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, Ranperda APBD yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah disampaikan paling lama tiga hari sejak disepakati kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
"Kami meminta pemerintah daerah untuk dapat memenuhi batasan waktu penyampaian sesuai peraturan pemerintah tersebut agar segera dievaluasi, sementara menunggu, masing-masing OPD juga sudah harus menyiapkan seluruh proses administrasi pelaksanaan kegiatan agar realisasi kegiatan dapat dilakukan di awal tahun," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan terkait Penerimaan Pembiayaan Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 ini telah mengakomodir beberapa amanat Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.
Diantaranya menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas di tahun anggaran 2023 dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan, serta kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
"Kita menyadari dan memahami bahwa penyusunan Ranperda APBD tahun 2023 kali ini dihadapkan kepada kondisi yang tidak mudah, di satu sisi kita membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk mendanai program yang menjadi prioritas pada APBD tahun 2023, namun di sisi yang lain secara bersamaan kita juga mengalami keterbatasan fiskal untuk mendanai program prioritas tersebut secara maksimal sebagai dampak inflasi," ujar gubernur.
"Di tengah keterbatasan tersebut tentu kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pada APBD Tahun 2023 ini serta untuk kebutuhan lainnya yang bersifat strategis, sehingga kebutuhan tersebut tetap dapat kita penuhi," sambungnya.
Lebih lanjut, gubernur menyebut bahwa Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD 2021-2026, sehingga program dan kegiatan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2023 merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dimaksud.
"Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah, kita tidak bisa lagi bekerja standar atau rutinitas, bekerja harus detail melihat secara makro dan mikro dengan melihat data-data dan angka. Demikian juga kerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) betul-betul dapat terlaksana dengan baik," tegas gubernur.
