Bisnis.com, PADANG — Replanting kelapa sawit di Provinsi Sumatra Barat terganjal sejumlah persoalan sehingga pelaksanaan di lapangan belum bisa berjalan maksimal.
Melihat dari data Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar hingga Oktober 2022 luas total lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah dilakukan proses replanting seluas 11.501 hektar.
Luas lahan yang dilakukan replanting itu dapat dilihat dari masing-masing daerah, seperti di Kabupaten Dharmasraya 5.903 Ha, Sijunjung 903 Ha, Solok Selatan 534 Ha, Pesisir Selatan 967 Ha, Agam 1.202 Ha, dan Kabupaten Agam 1.989 Ha.
"Total 11.501 hektare itu terhitung sejak tahun 2006. Kalau untuk tahun 2022 ini, target Sumbar yang diberikan oleh Ditjenbun Kementan RI seluas 6.000 hektar," kata Ferdinal Asmin, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Selasa (22/11/2022).
Adapun 6.000 hektare lahan yang ditargetkan untuk direplanting itu tersebar di Kabupaten Dharmasraya 1.000 Ha, Sijunjung 1.000 Ha, Solok Selatan 1.000 Ha, Pesisir Selatan 500 Ha, Agam 1.000 Ha, Pasaman Barat 1.000 Ha, dan Kabupaten Pasaman 500 Ha.
Dia menjelaskan berdasarkan pemetaan kebun kelapa sawit rakyat di Sumbar seluas 98.727 Ha perlu diremajakan. Kebun tersebut terdiri dari 66.522 Ha kebun plasma dan 33.955 Ha kebun swadaya.
Baca Juga
Ferdinal Asmin mengakui dalam melakukan replanting ini, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi. Mulai dari soal legalitas lahan kebun, belum clean and clear, lalu ada lahan yang berpindah tangan, lahan yang belum punya SHM, adanya konflik/sengketa, agunan pinjaman, dan status lahan yang tidak jelas.
Kendala lainnya, kata Ferdinal Asmin, adanya tumpang tindih terhadap kawasan hutan termasuk terhadap Hak Guna Usaha (HGU). Selanjutnya kesulitan menyediakan peta berpolygon, karena terkendala SDM dan peralatan yang mendukung.
"Kita juga menemukan kendala soal belum adanya pemahaman pengurus kelembagaan terhadap mekanisme penggunaan dana PSR. Serta adanya alasan petani, mengurungkan melakukan replanting karena harga TBS lagi bagus," ujarnya.
Dikatakannya persoalan harga TBS tinggi yang membuat petani urung melakukan replanting meski usai tanaman kelapa sawit telah mencapai 25 tahun, karena dianggap replanting dapat menghilangkan potensi pendapatan saat masa peremajaan berlangsung.
Ferdinal Asmin menegaskan dalam menghadapi permasalahan itu, pihaknya telah melakukan upaya-upaya agar replanting kelapa sawit tersebut tetap jalan.
Seperti melakukan sosialisasi manfaat dan pentingnya replanting kepada pekebun, perangkat nagari dan kecamatan sentra kelapa sawit di berbagai daerah.
Dinas perkebunan juga konsen melakukan peningkatan SDM pendukung replanting, bimtek pemetaan, bimtek agro ekonomi kelapa sawit. "Koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kanwil BPN juga kita lakukan," tegasnya.
Di Sumbar, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 385.921 ha yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 219.661 Ha (56,92%), milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) seluas 5.147 ha (1,33%), dan lahan dari Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBSN) yang luas mencapai 161.113 ha (41,75%).
Dari luas lahan itu, produksi CPO Sumbar per tahun mencapai 1,2 juta ton. Dimana untuk produksi perkebunan rakyat sebesar 567.930 ton (44,75%) per tahun, PTPN sebesar 36.314 ton (2,86%) per tahun, dan PBSN sebesar 664.932 ton per tahun (52,39%).
Sentra kelapa sawit tersebar di beberapa Kabupaten Pasaman Barat , Dharmasraya, Pesisir Selatan, Agam, Solok Selatan, Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman.
