Bisnis.com, PADANG - Sektor pertanian menjadi salah satu sumber ekonomi yang terbesar di Provinsi Sumatra Barat. Bahkan 10 persen APBD Sumbar 2022 dialokasikan untuk mendukung sektor pertanian.
Bantuan bibit hingga alsintan secara terus menerus dan tahun ke tahun telah diberikan oleh Pemprov Sumbar serta turut dibantu oleh pihak lainnya. Dengan harapan, roda ekonomi di sektor pertanian terus berjalan.
Namun dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar melihat perlu ada kolaborasi untuk mendorong ekonomi di sektor pertanian semakin berkembang.
"Kita akan gerakan KUD (Koperasi Unit Desa). Karena saya melihat KUD akan sejalan dengan keberadaan pertanian di desa," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar Nazwir kepada Bisnis di Padang, Minggu (20/11/2022).
Menurut dia sejatinya peran KUD menjadi pondasi bagi perekonomian pertanian. Karena dari KUD itu bisa menjadi tempat sumber petani untuk mendapatkan pupuk, pangan, dan juga bisa mendapatkan pinjaman dana untuk bertani.
"Di era Presiden Soeharto, KUD dijadikan ujung tombak untuk mendorong pertanian terus berjalan dengan baik. Tapi seiring waktu berjalan peran KUD ini mulai pudar, karena ada perbedaan kebijakan," ujarnya.
Kini Diskop dan UKM Sumbar berkeinginan agar KUD di Sumbar khususnya dikembalikan lagi perannya, sehingga roda perekonomian di sektor pertanian terus berjalan.
Dari rencana awalnya, Nazwir berharap, pemerintah kabupaten dan kota satu suara untuk membangunkan KUD dari tidur panjangnya itu.
"Karena di Sumbar, bukan berarti seluruh KUD tutup ya. Ada yang masih beroperasi, contohnya KUD Sawit masih bagus. Hanya saja jika pun ada KUD nya, tapi tak berkembang, ya sekedar untuk ada saja kelembagaan KUD nya," ujar dia.
Nazwir menyatakan untuk mengembalikan peran KUD itu, saati Diskop dan UKM Sumbar tengah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah jitu.
Sebagai langkah, saat ini Diskop dan UKM Sumbar tengah melakukan inventarisasi KUD-KUD yang ada di kabupaten dan kota.
Tujuan hal ini dilakukan, agar bisa mendata jumlah KUD di Sumbar yang masih ada, serta bisa mengetahui kondisi dari KUD tersebut. Dengan demikian baru lah bisa ditata kembali KUD-KUD tersebut.
Di satu sisi, Nazwir mengakui bahwa untuk melakukan inventarisasi KUD tidaklah mudah dan bahkan membutuhkan waktu yang panjang.
"Keinginan kita untuk inventarisasi KUD tidak mudah sebenarnya. Tapi hal ini akan kita lakukan secara perlahan-lahan, dengan merangkul sejumlah pihak," ujarnya.
Nazwir mengatakan diperkirakan jumlah KUD yang masih jalan di Sumbar ini tidak sampai 100 unit. Jika pun masih ada, namun gaungnya tidak sehebat dulu lagi.
"KUD yang masih ada, tapi tidak banyak. Makanya kita lakukan inventarisasi, sehingga kita punya data yang detail terkait kondisi dari KUD itu. Kalau sudah punya data, kita bisa mengambil langkah dan kebijakan apa yang perlu dilakukan," tegasnya.
Dikatakannya melihat dari program unggulan (progul) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang konsen terhadap perekonomian UMKM dan pertanian, maka dengan adanya KUD tersebut akan sejalan.
Karena melihat dari peran KUD itu pada intinya adalah ujung tombang untuk menjangkau pertanian di daerah. Dahulu KUD berepan untuk penyaluran pupuk, pangan, dan bahkan untuk kredit usaha rakyat, tapi kini KUD tidak mendapatkan perannya lagi.
"Makanya kami di Sumbar berkeinginan agar KUD ini ada kembali. Sehingga pertanian perkebunan di daerah semakin meningkat perekonomiannya," tegas Nazwir.
Keinginan Diskop dan UKM Sumbar ini, karena melihat sektor ekonomi masih butuh didorong maju. Misalnya persoalan pupuk yang terkadang beberapa daerah masih mengeluhkan untuk mendapatkan pupuk bersubdi.
Untuk itu, melalui KUD nantinya bila telah selesai di tata ulang kembali. Persoalan-persoalan yang tengah dihadapi petani bisa diselesaikan melalui dikembalikannya kembali fungsi KUD.
Pertanian Sektor Andalan Sumbar untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Selain itu, untuk mendorong kemajuan pertanian itu, Pemprov Sumbar juga telah mengalokasikan 10 persen dari APBD 2022 yakni sebesar Rp6,1 triliun. Artinya ada sekitar Rp600 miliar lebih dipersiapkan untuk mendorong sektor pertanian tersebut.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebutkan tidak dapat dipungkiri bahwa pertanian merupakan andalan sumber ekonomi.
Karena sebagian besar masyarakat di Sumbar ini bergerak menjadi petani dan ada berbagai komoditi yang lahir di Sumbar dan turut menjadi pemasok bagi daerah lainnya di Indonesia.
Salah satunya beras, Sumbar yang memproduksi beras premium juga turut memasok beras di berbagai daerah di Indonesia, karena produksi beras di Sumbar surplus.
"Kalau produksi padi dalam bentuk gabah di Sumbar ini jumlahnya rata-rata per tahun 1,5 juta ton. Kalau sudah jadi beras diperkirakan sebanyak 850 ribu ton. Sementara konsumsi beras di Sumbar sekitar 500 ribu ton per tahunnya," ujar dia.
Dengan demikian ada sekitar 350 ribu ton beras di Sumbar yang surplus per tahunnya. Dari jumlah itu, Sumbar menjadi salah satu daerah pemasok beras ke berbagai provinsi.
Bahkan gubernur menyatakan telah menginstruksikan dinas terkait untuk terus berupaya agar sektor pertanian menjadi perhatian. "Kalau ada persoalan, segera dicarikan solusinya," sebut Mahyeldi.
Adanya perhatian Pemprov ke sektor pertanian ini, direspons baik oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi. Menurutnya perhatian dan komitmen Pemprov Sumbar pada sektor pertanian merupakan langkah yang tepat.
"Sektor pertanian menjadi sektor penting di Sumbar, karena lebih 50 persen penduduk bergerak di sektor pertanian dari hulu dan hilir," katanya terpisah.
Dia menyampaikan dengan adanya perhatian penuh Pemprov Sumbar terhadap pertanian itu, turut menjadi bagian hal yang paling didukung oleh DPRD Sumbar, agar meningkat produktivitasnya akan berdampak pada perekonomian masyarakat.
Supardi menegaskan sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada petani, karena memang harus didukung, dengan demikian pemerintah turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Sangat banyak masyarakat di Sumbar yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Tapi di satu sisi berharap, bertanilah dengan baik, sehingga bisa mendapatkan kualitas produksi yang baik pula," harapnya.
Selain itu, Supardi menjelaskan, mendukung kemajuan pertanian juga merupakan upaya untuk memastikan kehidupan masyarakat tentram dan sejahtera.
"Jika pertanian kita produktif maka ketahanan pangan untuk masyarakat akan terjaga. Masyarakat pun menjadi tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan," katanya lagi.
Sektor Pertanian Jadi Pekerjaan yang Paling Banyak Diminati
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja di Sumbar pada Agustus 2022 sebanyak 2,87 juta orang atau mengalami kenaikan sebesar 106,88 ribu orang dibanding Agustus 2021.
"Bertani merupakan sektor yang paling besar peningkatan jumlah pekerjanya pada Agustus 2022," kata Statistik Ahli Madya BPS Sumbar Hefinanur, belum lama ini.
Dia menyebutkan melihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 itu naik sebesar 1,58 persen poin dibanding Agustus 2021.
Dimana penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sumbar. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 4,14 juta orang, naik sebanyak 61,32 ribu orang jika dibanding Agustus 2021.
Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 2,87 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 1,27 juta orang.
"Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 2,69 juta orang penduduk yang bekerja dan 180,11 ribu orang pengangguran," ujarnya.
Sementara itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,34 persen.
"Jadi secara yoy pertumbuhan ekonomi di Sumbar pada triwulan III-2022 sebesar 4,54 persen. Sementara kalau secara qtq sebesar 3,31 persen. Artinya pertumbuhan ekonomi sumbar sudah semakin baik," katanya
