Bisnis.com, PALEMBANG -- Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik untuk meningkatkan mutu pelayanan umum melalui electronic-Government (e-Gov).
Penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) dalam sistem administrasi itu diyakini dapat membuat proses birokrasi lebih efektif dan mengakselerasi transformasi digital disektor pemerintahan.
Plt Sekretaris Utama Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Y.B Susilo Wibowo mengatakan Pemkab OKI menjadi bagian dari 15 Kabupaten/ Kota yang melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik bersama BSSN.
Menurut Wibowo, pesatnya pemanfaatan teknologi termasuk di pemerintahan akan paralel dengan tingkat ancaman keamanan di dunia siber.
“Oleh karena itu BSSN hadir untuk menjaga keamanan ruang siber di Indonesia, pemanfaatan Sertifikat Elektronik adalah salah satu upaya dalam pengamanan aset informasi berupa dokumen-dokumen resmi pemerintahan dengan sistem kriptografi asimetrik," jelas dia dalam keterangan pers, Kamis (27/10/2022).
Wibowo menambahkan sebagaimana Pidato Kenegaraan presiden pada HUT RI ke 77 lalu bahwa Indonesia harus Eling dan Waspada terhadap kemajuan TIK, termasuk di dalamnya keamanan informasi.
"Kami mengapresiasi inisiatif dari 16 Kabupaten/ Kota pada hari ini, ini adalah komitmen kita bersama untuk transformasi digital dan aksi adaptif terhadap perkembangan teknologi," katanya.
Sampai saat ini BSSN melalui BSRE telah bekerja sama dengan 501 instansi, terintegrasi dengan 939 sistem, menerbitkan 206.000 Sertifikat Elektronik, serta mengeluarkan 230 Juta Transaksi Sertifikat Elektronik.
"Penerapan Sertifikat Elektronik juga berhasil menghemat keuangan negara hingga Rp1,5 triliun setiap tahun," paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI Alexsander Bastomi mengatakanPemkab OKI terus mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Seperti, dukungan infrastruktur informatika, aplikasi layanan publik, tata kelola, hingga SDM SPBE terus dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Hari ini sebagai salah satu langkah kita dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemkab OKI," katanya.
Dia menjelaskan Sertifikat Elektronik ini mengandung unsur confidentiality (rahasia), non-repudiation (nirsangkal), integrity (utuh), dan authenticity (absah) sehingga dokumen yang ditandatangani secara elektronik dapat dijamin keasliannya serta ini dapat mengubah kebiasaan menjadi paperless (tanpa kertas).
Alex melanjutkan Sertifikat Elektronik atau TTE itu akan diterapkan menyeluruh di lingkungan Pemkab OKI, terlebih jika ekosistem SPBE di Pemkab OKI sudah sangat mendukung penerapan Sertifikat Elektronik ini.
"Kami targetkan semua instansi sampai tingkat kecamatan dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronikagar dokumen yang dihasilkan bisa dipastikan keasliannya, namun tentu secara bertahap, seiring kita akan siapkan ekosistem juga payung hukum terkait ini," jelasnya.
