Bisnis.com, PASAMAN BARAT - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebutkan Presiden RI Joko Widodo diagendakan mengunjungi wilayah terdampak gempa di Kabupaten Pasaman Barat.
"Kedatangan saya ke Pasaman Barat dalam rangka monitoring penanganan dampak gempa yang terjadi pada Februari 2022 lalu. Karena Pak Jokowi direncanakan berkunjung ke Pasaman Barat," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (17/10/2022).
Suharyanto meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan Pemerintah Kabupaten Pasaman, beserta jajaran supaya bertindak dengan cepat dalam menangani korban yang terdampak gempa tersebut.
"Saya melihat Pemda lambat geraknya. Kalau semakin lama gerak pemerintah maka akan semakin lama masyarakat yang terdampak gempa menderita," tegasnya.
Untuk itu Suharyanto berharap betul agar soal pendataan dan hal lainnya dianggap perlu, dituntaskan secepat mungkin.
Dia menjelaskan terdapat 1.111 rumah dengan kategori rusak berat, 303 diantaranya sudah selesai rehabilitasi sedangkan 808 rumah lagi masih dalam perbaikan.
Suharyanto berharap Pemprov Sumbar dapat segera menyelesaikan dokumen Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) guna mengkaji kebutuhan pasca bencana dan penyusunan rencana aksi (Renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat, tepat dan terpadu.
Menindaklanjuti arahan dari BNPB itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi meminta Pemkab Pasbar segera mempersiapkan peraturan daerah (Perda) tentang rehabilitasi bangunan gedung untuk meminimalisir peristiwa bencana alam yang akan datang.
“Daerah kita sangat rentan oleh gempa, bupati segera persiapkan peraturan dalam bentuk perda, seperti di Kota Padang sudah ada Perda tentang Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi,” sebutnya.
Namun di satu sisi, Mahyeldi juga meminta dukungan serta bantuan kepada BNPB untuk memberikan bantuan berupa peralatan untuk membantu korban gempa, terutama di kabupaten dan kota yang sangat rentan akan bencana.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi, mengatakan untuk kategori rumah rusak berat akan dibantu oleh BNPB sebesar Rp50 juta, sedangkan rusak sedang dibantu oleh Pemprov dan rusak sedang dibantu Pemkab.
“Progres perbaikan rumah dalam rangka kunjungan Presiden RI, sudah diperbaiki sebanyak 50 unit dengan kategori rumah rusak berat dengan sistem reimburse sedangkan saat ini yang masih dikerjakan sebanyak 30 unit di Nagari Kajai,” papar bupati.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
