Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin usai acara peletakan batu pertama pendirian masjid Babussalam Sabil Barakah di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, Palembang, pada Rabu (7/9/2022).
“Kita sudah berikan bantalan melalui bantuan sosial (bansos) BBM, sehingga harapannya tidak terlalu berpengaruh,” katanya.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan 26,5 juta atau 9,71 persen.
Ma’ruf mengatakan pemerintah pun bakal terus memantau dampak dari kenaikan harga BBM subsidi tersebut. Apalagi, kata dia, pemerintah punya target untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga tuntas pada tahun 2024.
“Target kemiskinan ekstrem 2024 adalah 0 persen sehingga kami akan terus mengikuti seberapa jauh dampak yang akan terjadi dari kenaikan harga BBM,” katanya.
Dia mengemukakan saat ini pemerintah sedang menata ulang pembelian BBM bersubsidi. Pasalnya, pemerintah menyebut penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.
“Selama ini pemberian BBM bersubsidi kepada yang berhak itu tidak sampai,” katanya.
Oleh karena itu, Ma’ruf melanjutkan, pengalihan subsidi BBM untuk bantuan sosial merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah.
Terkait maraknya demonstrasi yang menolak kenaikan harga BBM subsidi, wakil presiden menilai adalah hal yang wajar.
“Pemerintah beri kesempatan [demonstrasi] dengan aturan yang ada dan telah disepakati,” kata dia.
