Bisnis.com, PALEMBANG – Sumatra Selatan diminta berperan aktif dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Salah satunya lewat pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan deforestasi.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugardiman, mengatakan Sumsel menjadi salah satu provinsi yang dianggap dapat berkontribusi lantaran memiliki kawasan hutan, gambut, dan mangrove terbilang luas.
“Tinggal lagi bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahannya, jika bisa ditekan sampai tidak ada, maka akan sangat berkontribusi besar,” katanya usai acara Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Palembang, Rabu (24/8/2022).
Diketahui, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), sebagaimana tertuang dalam nationally determined contribustion (NDC). Dalam dokumen itu, target penurunan emisi sebesar 29 persen tanpa syarat pada 2030.
Ruandha meyakini bahwa target pengurangan emisi itu mudah tercapai jika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak lagi melanda Indonesia.
Sehingga, Sumsel menjadi provinsi yang penting dalam pencapaian target itu lantaran hingga kini daerah tersebut belum lepas dari intaian karhutla.
Indonesia tentunya enggan disebut sebagai negara yang tidak komintmen atas Perjanjian Paris.
“Makanya kami harus meyakinkan dunia bahwa ini [penurunan emisi] tidak hanya sebatas komitmen, tetapi juga dikerjakan di tingkat tapak,” ujarnya.
Sebagai buktinya, ia melanjutkan, dua negara yakni Amerika Serikat dan Inggris lebih tertarik memberikan pendanaan ke Indonesia dibandingkan negara lain untuk penurunan emisi karbon.
Indonesia dinilai dapat mencapai target zero emisi hingga 2030 karena juga melakukan upaya lain selain penanganan karhutla, yakni menanam pohon, mempertahankan tutupan hutan, mempertahankan areal gambut dan mangrove.
“Soal karhutla ini, Sumsel diminta serius karena jika kejadian justru lebih parah maka bukan tidak mungkin negara-negara pendonor akan menarik komitmennya,” kata dia.
Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Pandji Tjahjanto mengatakan Sumsel memiliki kawasan hutan seluas 3,4 juta hektare (ha) atau 36 persen dari total luas provinsi.
Sumsel sejak kerhutla hebat tahun 2015 terus melakukan perbaikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Hingga enam tahun berselang, tren karhutla di Sumsel terus menurun. Selain itu, juga dilakukan penanaman pohon dan perbaikan tata kelola gambut, baik gambut lindung dan gambut budidaya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia mengatakan pihaknya terus mengawal program penurunan emisi gas rumah kaca ini dari sisi pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBN.
Setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp200 triliun untuk mencapai zero carbon hingga 2030 sehingga dibutuhkan sinergi dan singkronisasi dari Kementerian/Lembaga terkait.
“Tentunya kami akan utamakan dulu mitra dari Komisi IV seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Riezky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
