Bisnis.com, PALEMBANG – Inflasi Sumatra Selatan semakin melaju tinggi di mana tercatat sebesar 0,76 persen pada Juli 2022 atau sudah mencapai 5,15 persen secara tahun kalender.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatra Selatan (BPS Sumsel) laju inflasi Sumsel tersebut bahkan melebihi angka nasional. Sehingga, BPS kembali mewanti-wanti pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menekan angka itu agar tak menjadi dua digit.
Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Sumsel Sukerik mengatakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) seharusnya sudah mulai memerhatikan tingginya laju inflasi tersebut.
“Ini bisa jadi warning, terutama TPID, karena fenomena tahun 2022 ini sangat berbeda dibandingkan kondisi dua tahun terakhir,” katanya, Senin (1/8/2022).
Sukerik memaparkan bahwa komoditas penyebab inflasi masih sama seperti bulan lalu, yang didominasi dari kelompok makanan, minuman dan tembakau. Adapun komoditasnya mencakup cabai merah, daging ayam ras, bawang merah dan tomat.
Komoditas bahan pangan itu masuk dalam kelompok barang bergejolak (volatile food) yang sangat rentan mengalami perubahan harga, terutama karena fenomena alam.
Tak hanya itu, dia menambahkan, inflasi Juli pun turut dipengaruhi kenaikan harga komoditas di sektor pendidikan dan pakaian yang berkenaan dengan sekolah.
“Bulan Juli tahun ajaran baru, sehingga harga seragam sekolah, baju muslim anak, hingga sepatu sekolah juga naik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Sumsel Afrian Joni menilai tingginya harga komoditas pangan tidak terlepas dari kondisi cuaca dan faktor distribusi.
“Saat ini kan musim pancaroba, belum lagi ada kenaikan biaya transportasi karena harga BBM naik jadi biaya produksi pasti meningkat,” katanya kepada Bisnis.
Dia mengakui bahwa laju inflasi Sumsel saat ini sudah di atas target inflasi tahunan yang +-3 persen. Sementara waktu yang tersisa tinggal empat bulan menuju akhir tahun 2022.
Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan TPID dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel untuk pengendalian inflasi di provinsi itu.
“Kami koordinasi dulu apakah akan direvisi atau tidak, termasuk langkah-langkah ke depan,” katanya.
Menurut Joni, Pemprov Sumsel sudah menyiapkan tiga strategi untuk menekan angka inflasi.
Pertama, Pemprov Sumsel bakal membuat gerakan Sumsel mandiri pangan (GSMP) lebih massif. Diketahui, program GSMP merupakan inisiasi Gubernur Sumsel Herman Deru untuk mengajak warga memproduksi bahan pangan secara mandiri.
“Ini bukan cuma kerjanya Pemprov Sumsel, melainkan seluruh pihak, pemkab/pemkot, BUMD hingga BUMN harus punya peranan untuk membuat program ini massif,” katanya.
Kedua, Joni mengatakan bahwa Pemprov Sumsel bakal melakukan kerja sama antar daerah terkait suplai komoditas yang menjadi penyebab inflasi. Skemanya bisa business to business maupun antar pemerintah daerah.
“Nantinya BUMD juga bisa berperan sebagai penyangga harga dan pasokan, di situlah intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga cabai dan komoditas pangan lainnya,” papar dia.
Ketiga, Joni menilai perlu adanya hilirisasi terhadap komoditas pangan yang sering berkontribusi terhadap inflasi, sehingga bisa ada titik keseimbangan untuk harga komoditas itu.
