Bisnis.com, PALEMBANG – Petani di Sumatra Selatan masih mengeluhkan mahalnya pupuk. Tingginya harga pupuk itu berlaku untuk pupuk nonsubsidi maupun subsidi.
Ali, petani kopi di Desa Sinar Napalan, Kecamatan Buay Pemanca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), tingginya harga pupuk itu sudah tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima saat panen.
“Harga pupuk dan obat-obatan sudah melambung dan tidak sesuai dengan harga kopi yang kami jual,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Kamis (21/7/2022).
Dia membeberkan harga pupuk urea bersubsidi mencapai Rp130.000 per sak atau meningkat 30 persen dibandingkan harga sebelumnya Rp100.000 per sak.
Menurut dia, kenaikan harga pupuk bersubsidi itu sudah berlangsung selama dua tahun terakhir. Petani masih berupaya mendapatkan pupuk bersubsidi lantaran harga pupuk nonsubsidi semakin sulit terjangkau.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Sumsel menyebutkan saat ini pemerintah tidak bisa berbuat banyak dalam mengendalikan naiknya harga pupuk nonsubsidi.
"Kalau naiknya harga pupuk itu memang diluar kendali kita karena memang harga pupuk dunia kan tengah meningkat, dan pemerintah juga sudah mengalokasikan dana yang besar untuk mengatasi hal ini,” katanya.
Bambang menjelaskan saat ini memang bahan baku pupuk terus mengalami kenaikan. Indonesia pun mengimpor bahan baku pupuk sehingga fenomena naiknya harga pupuk adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.
"Kan bahan baku kimia untuk pupukm seperti fosfat dan kalium itu naik,” kata Bambang.
Namun demikian, Bambang mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan alokasi untuk menanggulangi kenaikan harga pupuk. Salah satunya lewat penyalura pupuk subsidi yang tepat sasaran, melalui optimalisasi Kartu Tani.
“Jadi sekarang pemerintah bekerjasama dengan Bank BRI lewat pembuatan kartu tani, dengan kartu ini petani bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi,” jelasnya.
Diketahui, Kartu Tani merupakan kartu debit BRI co-branding yang digunakan secara khusus untuk membaca kuota pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin electronic data capture (EDC) BRI yang ditempatkan di pengecer tiap daerah.
Bambang mengungkapkan ini adalah satu langkah pemerintah dalam perbaikan sistem proses penebusan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran guna membantu petani dalam melewati krisis yang mereka rasakan akibat naiknya harga pupuk nonsubsidi.
Dia juga meyakinkan bahwa untuk stok pupuk subsidi yang disediakan pemerintah cukup untuk dialokasikan pada setiap petani yang menggunakan kartu tani.
“Kartu ini dasarnya kan berdasarkan NIK (Nomor Induk Keluarga), jadi semua penduduk yang terdaftar sebagai petani bisa memperoleh kartu ini” tambahnya.
Seperti yang diketahui naiknya harga pupuk sendiri memang telah menjadi polemik yang dikeluhkan oleh petani sumsel sejak awal tahun yang lalu dan hingga saat ini pemerintah terus berupaya membuat kebijakan sebagai solusi dari masalah ini . (M09)
