Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wakil Petani Sawit Riau Besok Demo di Patung Kuda, Akankah Jokowi Jadi Penyelamat Harga Sawit?

Sebanyak 14 ketua di kabupaten dan kota serta Ketua Apkasindo Provinsi Riau bertolak ke Jakarta. Mereka berharap Jokowi bisa menyelamatkan harga sawit
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 16 Mei 2022  |  17:45 WIB
Pekerja mengumpulkan buah kelapa sawit di salah satu tempat pengepul kelapa sawit di Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (26/4/2022). Antara - Makna Zaezar
Pekerja mengumpulkan buah kelapa sawit di salah satu tempat pengepul kelapa sawit di Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (26/4/2022). Antara - Makna Zaezar

Bisnis.com, PEKANBARU - Sebanyak 14 ketua di kabupaten dan kota serta Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau bertolak ke Jakarta. Mereka berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa menyelamatkan harga sawit yang sudah terjun bebas sejak pelarangan ekspor CPO diberlakukan 28 April 2022.

"Seluruh ketua kabupaten berangkat ke jakarta untuk mewakili petani sawit di Riau, bersama dengan ketua Apkasindo Riau, ada 14 orang dari semua kabupaten kota di Riau," ujar Sekretaris Apkasindo Riau Djono Albar Burhan, Senin (16/5/2022).

Menurutnya, Apkasindo akan menggelar aksi demo pada Selasa (17/5/2022) yang terpusat di dua titik, yakni di depan kantor Airlangga Hartarto atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan depan Patung Kuda Monas, Jakart Pusat.

Ada total sebanyak 150 petani dari 22 provinsi dan 146 kabupaten/kota akan mengikuti aksi turun ke jalan, guna menyikapi kebijakan larangan ekspor CPO yang telah berdampak pada anjloknya harga tandan buah segar (TBS) yang turut menekan perekonomian para petani sawit. 

Dari data Apkasindo setelah pelarangan ekspor pada 28 April 2022, hanya dalam waktu satu minggu harga TBS anjlok 58,87 persen. 

Karena itu, pada aksi gabungan Apkasindo tersebut, para petani sawit akan menuntut lima hal kepada pemerintah. 

Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo atau perwakilan Istana supaya melindungi petani akibat turunnya harga TBS sawit yang kini sudah sebesar 75 persen di 22 provinsi di Indonesia.

Kedua, meminta Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS.

Ketiga, meminta Jokowi melindungi 16 juta petani sawit yang terancam turun pendapatannya akibat kebijakan larangan ekspor sawit. 

Keempat, meminta Jokowi memperkuat distribusi minyak goreng sawit (khususnya subsidi) dengan melibatkan jejaring TNI dan Polri.

Kelima, meminta Jokowi untuk memerintahkan menteri pertanian untuk merevisi Permentan No. 1/2018 tentang Tataniaga TBS sawit.

Sebelumnya, Ketua Apkasindo Gulat Manurung membenarkan bahwa para petani akan turun ke jalan dan memperjuangkan nasibnya yang tertekan akibat larangan ekspor yang ditetapkan pemerintah.

“Betul, hari Selasa [17/5/2022] 150 petani dari 22 provinsi akan melakukan aksi. Provinsi yang ada perwakilan kita akan mengirimkan petaninya,” ujar Gulat, Minggu (15/5/2022). 

Pihaknya juga meminta Jokowi meninjau ulang kebijakan larangan ekspor, karena faktanya telah mengakibatkan harga TBS anjlok dan petani sawit menjadi korbannya.

Sementara itu, Pemprov Riau telah melakukan pemantauan langsung di lapangan terkait penurunan harga TBS sawit, dan dari laporan pemerintah kabupaten/kota, ditemukan fakta bahwa tangki timbun perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) maupun di tangki penampungan akhir diperkirakan hanya mampu menampung CPO untuk dua minggu ke depan. 

Akibatnya, perusahaan PKS tidak mampu lagi membeli TBS dengan harga yang bersaing. Bahkan, semakin hari semakin turun. 

"Inilah kondisi yang kami temukan di lapangan. Di satu sisi, kita menuntut perusahaan PKS membeli dengan harga yang sesuai aturan, tapi di sisi lain, suplainya sudah berlebih-lebih. Akhirnya harga jatuh," ujarnya Minggu (15/05/2022).

Kondisi yang merugikan masyarakat ini tentu sangat mengusik dirinya selaku orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning. Karena itu, dia akan segara melaporkan persoalan ini kepada Presiden RI Joko Widodo. 

"Saya selaku Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah akan melaporkan segera kondisi ini kepada Bapak Presiden," ungkapnya. 

Gubri berharap ada solusi terbaik, khususnya bagi petani sawit. Pasalnya, Provinsi Riau adalah provinsi dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia. 

"Dengan kondisi yang seperti ini, tentu yang banyak dirugikan adalah masyarakat Riau, karena kebun sawit terluas ada di Riau," ujarnya. 

Selain akan melapor kepada Presiden Jokowi dan menteri-menteri terkait, Gubri dalam beberapa hari ke depan juga akan mengumpulkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, termasuk organisasi-organisasi terkait kelapa sawit untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. 

"Saya mau kumpulkan semua, agar ada jalan keluar yang menguntungkan semua pihak," ujarnya. Jika tak ada aral melintang, Gubri akan menggelar pertemuan dengan perusahaan dan organisasi sawit pada Selasa (17/05/2022).

Dari informasi yang diterima Pemprov Riau, menyusul terus menurunnya harga kelapa sawit, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo rencananya pada Selasa (17/05/2022) akan berkunjung ke Riau. 

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli mengatakan Mentan bersama beberapa pejabat terkait memang ingin membahas masalah penurunan harga kelapa sawit ini. 

Tidak hanya dengan Gubernur dan Bupati/Wako se-Riau, Mentan rencananya juga akan mengundang 21 gubernur dari provinsi penghasil sawit untuk membahas masalah rendahnya harga TBS ini, untuk ikut rapat bersama Mentan akan digelar secara hybrid.

"Jadi selain ada yang tatap muka, kemungkinan gubernur-gubernur dari provinsi penghasil sawit lainnya akan mengikuti rapat ini secara zoom atau virtual," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Riau telah menerbitkan SE Gubernur kepada seluruh bupati/walikota agar mengawal secara intensif proses penerapan harga pembelian TBS dan realisasi penerapan harga pembelian TBS di tingkat PKS.

Pemprov Riau bersama pemkab/kota juga telah melakukan pengawasan dan pengawalan langsung ke lapangan dan menghimbau PKS untuk membeli TBS petani sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemprov Riau juga sejak lama telah mengeluarkan Pergubri No 77 Tahun 2020 yang mengatur tentang penentuan harga TBS. Pergubri ini diharapkan dapat melindungi petani sawit dari permainan harga oleh perusahaan PKS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi kelapa sawit harga cpo
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Banner E-paper
To top