Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau resmi mengajukan penambahan kuota bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi kepada BPH Migas. Upaya ini dilakukan guna mengatasi kelangkaan solar yang terjadi sejak Februari 2022 lalu.
Kepala Dinas ESDM Riau Evarefita mengatakan surat yang telah ditandatangani gubernur itu akan segera dikirimkan kepada BPH Migas, yang memang berwenang menetapkan kuota BBM bersubsidi.
"Jadi kami sudah siapkan suratnya dan ditandatangani gubernur serta pejabat terkait, dan kemudian akan disampaikan kepada BPH Migas. Kami meminta penambahan kuota solar bersubsidi untuk bisa minimal seperti 2021 atau diatasnya," ujarnya Senin (21/3/2022).
Data BPH Migas mencatat kuota solar bersubsidi untuk Riau di 2022 ini mencapai 794.787 kl atau berkurang 4 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 824.000 kl.
Dari prediksi Pertamina, apabila ditambahkan dengan perkiraan rerata pertumbuhan konsumsi solar secara tahunan sebesar 3-5 persen, diperkirakan kuota distribusi solar bersubsidi di Riau untuk tahun ini akan kekurangan sebesar 7-9 persen dibandingkan tahun lalu.
Dia mengakui selain meminta penambahan kuota, pemda juga melakukan sinkronisasi data pengguna BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Saat ini pihaknya tengah dalam proses penyatuan data industri, perkebunan, Dinas Perhubungan, Bapenda, yang memegang data perusahaan serta industri pengguna BBM kategori non subsidi.
Dengan upaya diharapkan pihaknya bisa mengetahui perusahaan mana yang telah menjalankan komitmen penggunaan BBM non subsidi dan mana yang belum.
"Dari data itu juga bisa diketahui SPBU mana yang rentan kekurangan biosolar akibat pembelian yang salah sasaran," ujarnya.
Sebelumnya Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Riau meminta kepada masyarakat dan pelaku industri yang tidak berhak membeli bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi, untuk beralih ke produk non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex.
Ketua Hiswana Migas Riau, Tuah Laksamana mengatakan harapan ini sebenarnya sudah didukung dengan adanya surat edaran Gubernur Riau tentang penggunaan Jenis Bahan bakar Tertentu (JBT) solar bersubsidi tersebut.
"Jadi melalui surat edaran itu sudah dijelaskan bahwa tidak semua mobil atau kendaraan diperbolehkan membeli solar bersubsidi ini, tujuannya agar masyarakat paham. Seperti mobil pribadi dibatasi, kemudian untuk kendaraan industri seperti truk bawa batubara, CPO sawit, truk molen, dan lain-lain kegiatan usaha itu tidak dibenarkan membeli solar bersubsidi," ujarnya.
Menurutnya kendaraan industri tersebut harus membeli dan menggunakan BBM nonsubsidi. Namun memang kendalanya adalah para supir angkutan itu merupakan pihak ketiga dari barang yang diangkut, sehingga harus ada upaya komunikasi dan penyampaian kepada pemberi kerja supir tersebut.
Upaya itu seperti komunikasi dan menginformasikan kepada pemberi kerja atau pemilik barang untuk menggunakan BBM nonsubsidi bagi angkutannya.
Sehingga truk industri dan komersial tadi harus mengambil BBM di pool masing-masing, dan bukan malah ke SPBU mengantre BBM solar bersubsidi seperti yang marak terjadi saat ini.
"Sudah dibuat juga pembatasannya itu yakni maksimal 100 liter sehari untuk truk roda 6, 60 liter sehari untuk mobil roda 4 angkutan umum, dan 40 liter sehari untuk mobil pribadi. Tapi ini tadi tujuannya untuk yang berhak mendapatkan agar kuota solar bersubsidi mencukupi. Kalau yang tidak berhak kami ajak ayo sama-sama beralih ke BBM nonsubsidi yang lebih bagus kualitasnya. Jangan lagi beli solar bersubsidi."
