Bisnis.com, MEDAN - Sejauh ini, data kebutuhan dan produksi minyak goreng di Sumatra Utara masih semrawut.
Sejak prahara minyak goreng melanda, baik kalangan ibu-ibu rumah tangga, pelaku usaha kecil hingga industri, sejumlah pihak di Sumatra Utara menyampaikan data yang tidak sinkron mengenai kebutuhan maupun produksinya.
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengatakan, produksi minyak goreng di Sumatra Utara rata-rata 280.000 ton per tahun. Sedangkan kebutuhannya cuma sekitar 180.000 ton per tahun.
Oleh karena itu, menurut Edy persoalan minyak goreng mestinya tak terjadi di Sumatra Utara.
"Sekarang tak ada cerita tak ada minyak goreng di Sumatra Utara," ujar Edy saat menghadiri acara Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Kota Medan, Sabtu (19/3/2022).
Data yang disampaikan oleh Edy di atas jauh berbeda dengan data yang dikantongi jajarannya. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Sumatra Utara Aspan Sopian.
Menurut Aspan, konsumsi minyak goreng di Sumatra Utara rata-rata mencapai 47.000 ton per bulan. Jumlah ini termasuk yang dikonsumsi untuk kebutuhan rumah keluarga maupun kalangan industri serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Dengan kata lain, total minyak goreng yang dikonsumsi per tahunnya mencapai 564.000 ton di provinsi ini.
"Kalau untuk Sumatra Utara, baik yang dikonsumsi rumah tangga atau industri, itu mencapai 47.000 ton per bulan. Selama ini kebutuhan itu tercukupi," kata Aspan kepada Bisnis, Rabu (23/2/2022) malam.
Lain Pemprov Sumatra Utara, lain pula Polda Sumatra Utara. Usai mengundang sejumlah produsen, Selasa (15/3/2022), kepolisian memeroleh informasi bahwa kebutuhan minyak goreng di Sumatra Utara berjumlah sekitar 131.413 ton per bulan. Sedangkan total kapasitas produksinya mencapai 284.516 ton per bulan.
Di sisi lain, kepolisian juga memeroleh informasi bahwa di Sumatra Utara terdapat 16 produsen dan 105 distributor minyak goreng.
"Pengawasan ketat harus dilakukan kepada pihak produsen maupun distributor untuk memastikan penyaluran sampai ke masyarakat," ujar Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak kala itu.
Tentang perbedaan data ini, Bisnis sudah coba melakukan konfirmasi kepala Kepala Bidang Humas Polda Sumatra Utara Kombes Hadi Wahyudi. Namun Hadi tak kunjung menjawab.
Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Sabtu (26/2/2022), Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi meninjau ketersediaan minyak goreng di Kota Medan, Sumatra Utara.
Ditemani sejumlah pejabat daerah, Lutfi memantau pasar-pasar tradisional untuk melihat ketersediaan bahan pangan tersebut.
Saat itu, pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng jenis curah seharga Rp11.500 per liter, minyak goreng jenis kemasan sederhana seharga Rp13.500 per liter, dan kemasan jenis premium seharga Rp14.000 per liter.
Dari pantauannya, Lutfi melihat sendiri bahwa pedagang masih menjual minyak goreng di atas HET. Sedangkan ketersediaan minyak goreng sesuai HET langka di pasaran.
Hal ini membuat Lutfi heran. Sebab, dia yakin suplai minyak goreng ke Sumatra Utara sangat mencukupi kebutuhan, bahkan cenderung lebih.
Menurut Lutfi, saat itu terdapat sekitar 33.080.788 liter stok minyak goreng di Sumatra Utara untuk 12 hari.
"Jumlahnya ini seperti air bah mestinya di Kota Medan sampai Kota Kisaran. Jadi saya sekali lagi tidak menuduh yang buruk-buruk pada pelaku di Sumatra Utara, tetapi karena jumlahnya terlalu banyak dan tidak sesuai dengan keadaan pasar, terpaksa kita akan libatkan aparat hukum," kata Lutfi.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara Nurul Hasanudin belum memberi jawaban mengenai data kebutuhan sekaligus produksi minyak goreng di provinsi ini versi pihaknya.
"Terima kasih. Saya perlu cek tim, apakah kita merilis data yang diminta," kata Nurul, Jumat (18/3/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
