Bisnis.com, PALEMBANG – PT Perkebunan Nusantara atau PTPN VII dinilai sebagai anak usaha dari holding BUMN, PTPN III, yang paling hemat.
Direktur PTPN Holding Muhammad Abdul Ghani mengatakan PTPN VII penilaian itu lantaran PTPN VII mampu menekan harga pokok produksi (HPP) pada aspek umum dan biaya administrasi.
“Dibanding semua anak perusahaan di PTPN grup, PTPN VII meraih peringkat pertama dalam penghargaan liga PTPN Award 2022 kategor terhemat,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Sabtu (12/3/2022).
PTPN VII pun mengungguli PTPN V dan PTPN IV yang berada di peringkat kedua dan ketiga.
Selain itu, induk usaha juga menilai PTPN VII yang menanam komoditas kelapa sawit, karet, tebu dan teh itu cepat bangkit dari kondisi awal.
Ghani mengatakan pada usia PTPN Group ke-26 tahun, holding mendapat dukungan penuh pemegang saham sehingga dalam menjalankan transformasi tidak memenuhi kendala yang berarti.
Hal ini, kata dia, menjadi kekuatan bagi PTPN Grup untuk mewujudkan tujuan dan harapan transformasi yang dijalankan, yakni menjadikan perusahaan sehat dan karyawan sejahtera.
“Mengembalikan PTPN menjadi juara di lingkungan industri perkebunan dengan standar tata kelola terbaik,” kata dia.
Secara nasional, kata Ghani, PTPN Grup harus meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas SDM dengan beban pokok yang kompetitif.
Perusahaan pun dituntut mampu memberikan laba dan peningkatan secara berkelanjutan.
Dia memaparkan berbagai strategi dan program akan dilanjutkan. Diantaranya, pertanggal 15 April 2021 pihaknya telah menandatangani restrukturisasi utang dengan kreditur.
“Dengan kerja keuangan kami saat ini, saya optimistis pada tahun 2023 bisa keluar dari rekstrukturisasi utang dan kembali bisa menjadi debitur yang sehat,” katanya.
Ghani membeberkan posisi rasio utang PTPN makin membaik dan memenuhi standar double deb.
“Dari tahun 2019-2021 terjadi perubahan ICR yang dari 1,14 menjadi 3,58,” kata dia.
Direktur PTPN VII Ryanto Wisnuardhy mengatakan perusahaan mulai mencetak laba senilai Rp141 miliar pada kinerja tahun 2021.
Tak hanya itu, Ryanto mengemukakan perusahaan juga telah menunaikan beberapa kewajiban untuk memenuhi hak normatif karyawan, termasuk membayar utang dana pensiun karyawan.
“Demikian juga dengan bonus yang pernah terutang dan dana yubileum beberapa tahun terakhir,” katanya.
