Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau mengakui saat ini terjadi kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di daerah itu yang mengakibatkan kendaraan harus antre panjang di semua SPBU. Bahkan untuk membeli solar, kendaraan harus menunggu hingga berjam-jam.
Sekda Provinsi Riau SF. Hariyanto mengatakan dari pembahasan bersama pihak terkait mulai dari Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Pertamina, dan Hiswana Migas, pemicu utama kelangkaan adalah karena kuota BBM jenis solar yang berkurang dibandingkan tahun lalu.
"Seperti diketahui bersama dari rapat tadi kuota solar untuk Riau dari BPH Migas jauh berkurang dibandingkan 2021, karena itu perlu pengawasan lebih ketat dalam penyaluran solar di tiap SPBU agar yang mendapatkan memang yang berhak," ujarnya Kamis (10/3/2022).
Data BPH Migas mencatat kuota solar bersubsidi untuk Riau di 2022 ini mencapai 794.787 kl atau berkurang 4 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar 824.000 kl.
Dari prediksi Pertamina, apabila ditambahkan dengan perkiraan rerata pertumbuhan konsumsi solar secara tahunan sebesar 3-5 persen, diperkirakan kuota distribusi solar bersubsidi di Riau untuk tahun ini akan kekurangan sebesar 7-9 persen dibandingkan tahun lalu.
Menurut Sekda, pengawasan ini perlu dilakukan guna mengantisipasi pembelian solar sebagai BBM bersubsidi oleh pembeli yang tidak berhak. Misalnya dengan mengajukan pengawasan dengan menempatkan personel kepolisian di tiap SPBU, sehingga bisa mengurangi potensi pembeli yang salah sasaran serta sekaligus mengawasi lalu lintas yang berpotensi macet akibat antrean pembelian solar.
Selain itu upaya itu diambil pemda sebagai langkah antisipasi kenaikan pembelian BBM solar dari kendaraan logistik yang cenderung semakin ramai menjelang momen Ramadan dan Lebaran.
Dia menambahkan terkait usulan penambahan kuota solar bersubsidi untuk Riau, tetap akan dilakukan pihaknya setelah upaya pengawasan dan penjualan yang tepat sasaran telah bersama-sama dilakukan pihak terkait.
"Nanti mengusulkan penambahan kuota juga ditanyakan apa upaya daerah yang sudah dilakukan untuk memastikan penyaluran solar ini tepat sasaran. Selain pengawasan juga kami di pemprov memastikan semua kendaraan dinas itu hanya membeli BBM nonsubsidi dan ini kembali akan dipertegas lewat surat edaran gubernur."
