Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau menargetkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 14.900 hektare pada tahun ini. Pemda berharap target itu dapat terwujud meski ada sejumlah kendala dan tantangan di lapangan yang harus diselesaikan.
Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan sejumlah kendala itu diantaranya terkait regulasi, legalitas lahan petani sawit, profil pekebun, hingga kondisi pandemi yang belum selesai.
"Karena itu kami berharap dukungan semua pihak agar target PSR ini dapat dicapai, bahkan bisa melebihi angka target yang ditetapkan," ujarnya, Kamis (24/2/2022).
Syamsuar memaparkan selama 2017-2021 target PSR di Riau mencapai 199.097 hektare, dengan angka realisasi 2017-2021 seluas 31.319 hektare.
Dari realisasi itu, dana peremajaan sawit yang sudah disalurkan mencapai Rp850 miliar. Penerima program PSR itu sebanyak 110 kelembagaan petani, dengan jumlah penerima sebanyak 12.894 petani sawit yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.
Sementara itu di tingkat pusat, pemerintah menargetkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) pada tahun ini mencapai 180.000 hektare, dan diharapkan bisa tercapai sampai akhir 2022.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan komoditas kelapa sawit memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi Indonesia, sehingga harus tetap didorong agar hasilnya berkelanjutan.
"Tahun lalu ekspor sawit Indonesia nilainya total US$32 miliar, dengan melibatkan 16 juta pekerja dan sudah menghasilkan 146 produk turunan. Kami harap produktivitas ini terus terjaga dan meningkat karena itu pemerintah menargetkan 180.000 hektare sawit akan direplanting tahun ini," ujarnya.
Dia mengakui pemerintah terus mengupayakan peningkatan manfaat dari pengolahan komoditas kelapa sawit di Tanah Air. Misalnya dengan menerapkan aturan mandatory B30 atau biodiesel.
