Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah daerah di Sumatra Selatan berupaya untuk memperkecil kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di daerah itu.
Salah satu caranya dengan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumsel.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatra Bagian Selatan Untung Nugroho mengatakan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2019, mencatatkan indeks literasi Sumsel 38,03% dan inklusi Sumsel 85,08%.
“Harus diakui masih terdapat gap besar antara tingkat literasi (pemahaman) dan tingkat inklusi (penggunaan) masyarakat di Sumsel,” katanya, Rabu (26/1/2022).
Menurut Untung, perluasan akses keuangan sangat penting, khususnya dalam peningkatan literasi keuangan.
“Tujuannya tak lain agar masyarakat paham dan mendapatkan manfaat dari penggunaan produk layanan keuangan,” ujarnya.
Untung menambahkan bahwa upaya peningkatan akses keuangan juga dilakukan melalui optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), dengan pola KUR Klaster Pertanian.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pihaknya meminta TPAKD Kabupaten/Kota, agar dapat meningkatkan sinergi antarpihak untuk meningkatkan ekonomi keuangan masyarakat
“Segera setelah pengukuhan, TPAKD Kabupaten/Kota dapat merealisasikan program kerjanya, agar mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah,” katanya.
Dengan demikian, kata gubernur, masyarakat yang tadinya tidak paham terhadap manfaat industri jasa keuangan menjadi paham, begitu juga masyarakat yang pasif terhadap kredit bisa paham dan menjadi masyarakat yang bankable.
"Hal ini juga perlunya literasi yang berkepanjangan dan berkesinambungan dimulainya dari anak- anak sekolah," ujarnya.
Terpisah, Koordinator TPAKD Kabupaten Muba, Apriyadi, mengatakan tim itu membantu untuk mengurangi dan mencegah ketimpangan pembangunan sektor perekonomian.
“Salah satunya dengan mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat,” katanya.
