Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DJPb Sumbar Dorong Percepatan Belanja Dana Desa dan DAK Fisik

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar Heru Pudyo Nugroho mengatakan APBN 2021 difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui realokasi untuk belanja produktif dan penguatan program PEN.
Noli Hendra
Noli Hendra - Bisnis.com 11 Oktober 2021  |  20:35 WIB
Ilustrasi - Antara
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mendorong pemerintah di daerah untuk memanfaatkan sebaik mungkin momentum pemulihan ekonomi seiring makin terkendalinya pandemi Covid-19.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar Heru Pudyo Nugroho mengatakan APBN 2021 difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui realokasi untuk belanja produktif dan penguatan program PEN.

“Realisasi APBN sampai dengan 30 September 2021 di Provinsi Sumbar mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp5,84 triliun (92,92% dari target)," katanya di Padang, Selasa (11/10/2021).

Menurutnya pendapatan negara itu, tumbuh sebesar 40,93% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 (yoy). Di sisi lain, realisasi belanja negara sebesar Rp22,16 triliun (70,40% dari pagu), terkontraksi sebesar – 8,20% (yoy).

Heru menjelaskan adapun rincian realisasi pendapatan negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan Rp4,42 triliun dan PNBP Rp1,42 triliun.

Realisasi pendapatan negara didukung utamanya oleh penerimaan pajak dalam negeri yang terealisasi sebesar Rp2,66 triliun dan pajak perdagangan internasional (Bea Masuk dan Bea Keluar) sebesar Rp1,75 triliun.

Sedangkan pada sisi realisasi belanja negara sebesar Rp22,16 triliun terbagi atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp7,23 triliun (65,01% dari pagu) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp14,93 triliun (73,35% dari pagu).

"Khusus belanja pemerintah pusat, dikontribusikan oleh belanja pegawai Rp3,38 triliun (75,46%), belanja barang Rp2,73 triliun (60,18%), belanja modal Rp1,11 triliun (53,16%), dan belanja bantuan sosial Rp16,44 miliar (62,33%)," jelasnya.

Lalu untuk realisasi belanja pemerintah pusat Triwulan III 2021 mengalami pertumbuhan 2,05% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 (yoy) yang didorong oleh berbagai kebijakan strategis Pemerintah Pusat baik dari Kementerian Keuangan selaku BUN maupun masing-masing K/L dalam mengakselerasi belanja.

Sementara itu, untuk realisasi belanja TKDD terkontraksi -12,46% dibandingkan dengan periode triwulan III tahun 2020 (yoy). Hal tersebut disebabkan belum optimalnya belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir September 2021.

"Jadi DAK Fisik terealisasi sebesar Rp553,53 miliar atau 29,18%, sementara Dana Desa terealisasi sebesar Rp747,61 miliar atau 75,32%," ujar Heru. (k56)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sumbar dana desa
Editor : Ajijah

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top