Bisnis.com, PALEMBANG – Realisasi belanja APBN di Sumatra Selatan sudah mencapai 25% pada kuartal I/2021 dari total alokasi Rp45,47 triliun yang dikucurkan pusat hingga akhir tahun.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel Taukhid mengatakan tingginya realisasi tersebut ditopang oleh beberapa pos belanja, mulai dari transfer ke daerah hingga belanja kementerian/lembaga (K/L) di provinsi itu.
“Untuk transfer ke daerah sudah sesuai estimasi yang terealisasi. Bahkan untuk realisasi belanja K/L malah jauh di atas target kami yang hanya 15% pada kuartal pertama,” katanya, Kamis (22/4/2021).
Dia menjelaskan tingginya realisasi menunjukkan adanya perubahan perilaku belanja di K/L pada periode awal tahun dibandingkan sebelumnya. Pengguna anggaran, kata dia, biasanya baru menyerap belanja tinggi pada kuartal III dan kuartal IV. “Ini sesuatu yang luar biasa. Belanja lebih awal ini sangat bagus dampaknya bagi Sumsel,” kata dia.
Menurut dia, pengguna anggaran pada tahun ini juga lebih mudah membuat perencanaan lebih awal, berbeda dengan tahun 2020 di mana pemda maupun K/L harus beradaptasi karena adanya refocussing dan realokasi anggaran terkait penanganan Covid-19. Adapun, rincian realisasi belanja APBN di Sumsel, mencakup yakni transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai 25,13% dari pagu Rp26,9 triliun.
Transfer ke daerah terdiri dari dana bagi hasil (DBH) mencapai 38,94% dari pagu Rp5,5 triliun, dana alokasi umum sebesar 28,16% dari pagu Rp11,56 triliun, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik sebesar 23,77% dari pagu Rp4,13 triliun, dana insentif daerah (DID) sebesar 7,87% dari total Rp341,35 miliar. Sementara untuk DAK fisik belum terealisasi dari pagu senilai Rp1,9 triliun.
Baca Juga
Taukhid menambahkan, pihaknya masih memberi catatan untuk realisasi dana desa yang baru mencapai 6,01% dari total pagu Rp2,69 triliun. “Memang ada kendala dalam APBDes yang disusun aparatur desa, pencairan perdana dana desa baru dimulai pada 29 Februari 2021,” katanya.
Namun demikian, kata dia, pihaknya optimistis pencairan dana desa bisa mencapai target serapan sebesar 40% pada tahap pertama, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pemerintah juga menyalurkan dana desa untuk penyediaan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat desa terdampak Covid-19 pada kuartal I/202I, dengan realisasi mencapai Rp9,4 miliar, yang dibayarkan dalam dua tahapan, masing-masing tahapan pertama Rp8,88 miliar kepada 448 desa dan tahap kedua Rp546,3 juta kepada 25 desa.
Dia melanjutkan, untuk realisasi APBN pada K/L di Sumsel mencapai 25,3% atau senilai Rp3,4 triliun dari total alokasi Rp14,4 triliun. “Kinerja positif penyerapan anggaran ini juga tergambar dari jumlah kontrak yang terdaftar di SPAN (sistem perbendaharaan dan anggaran negara) yang sudah mencapai 1.399 kontrak atau senilai Rp1,2 triliun,” ujarnya.
.jpg?w=300&h=221)
