Bisnis.com, PALEMBANG – Pemprov Sumatra Selatan mempercepat pembangunan Kawasan Kantor Pemerintah Terpadu seluas 90 hektare di Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.
Pemprov pun telah memasang target kawasan perkantoran baru di Jalan Soekarno Hatta itu bisa beroperasi pada 2023.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Sumsel, Basyaruddin Akhmad, mengatakan saat ini pembangunan sudah masuk tahap penimbunan tanah (land consolidation).
“Pembangunan dilakukan bertahap, prioritas bangun kantor gubernur Sumsel pada tahun ini, kemudian dilanjutkan kantor lainnya,” katanya, Selasa (2/2/2021).
Basyaruddin menjelaskan pembangunan kemudian berlanjut untuk kantor organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun 2022 dan seluruh bangunan rampung pada 2023.
Dia menambahkan setelah penimbunan tanah selesai, pengerjaan akan berlanjut ke pemasangan beberapa tiang pancang.
“Sejak tahun lalu proses penimbunan sudah dilakukan. Rencananya tahun ini pemasangan tiang pancang,” ujarnya.
Adapun lokasi kawasan kantor terpadu itu berada di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kramasan, Kecamatan Kertapati. Area tersebut diharapkan dapat menjadi penyeimbang pembangunan yang ada di kawasan Seberang Ulu dan Ilir Kota Palembang.
Dia menjelaskan, pembangunan kawasan perkantoran baru bertujuan untuk mempercepat keseimbangan pembangunan antara dua wilayah yang terbelah Sungai Musi tersebut. Menurutnya, kawasan tersebut diharapkan bisa menjadi bangkitan atau prime over Kawasan Seberang Ulu di samping Kawasan Jakabaring yang sudah menjadi pusat daya tarik.
“Jadinya ada pemicu dan pemacu. Sehingga kawasan Seberang Ulu bisa berkembang,” katanya.
Apalagi, kata dia, Kawasan Kelurahan Keramasan memiliki beberapa bangunan infrastruktur yang bisa menjadi daya tarik investor, mulai dari Terminal Karya Jaya, jalan tol dan perumahan komersil.
“Pembangunan kawasan perkantoran terpadu ini menjadi pelengkap infrastruktur yang sudah ada. Harapannya ini bisa menjadi pemantik investor untuk membangun di kawasan ini. Baik di sektor perumahan, industri maupun lainnya,” katanya.
Dalam pembangunan kawasan perkantoran, pihaknya juga memperhatikan aspek lingkungan untuk menekan dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan lingkungan.
“Nantinya dari areal perkantoran, hanya sekitar 70% lahan yang akan digunakan untuk bangunan. Sementara sisanya sebanyak 30% difungsikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH),” kata dia.
Selain itu, Basyarudin menambahkan, pihaknya akan membuat danau seluas 9 hektare--10 hektare yang dihubungkan dengan kanal-kanal. Agar fungsi resapan airnya tetap ada.
