Bisnis.com, PADANG - Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatra Barat (DJPb) menyebutkan bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat dengan munculnya pandemi Covid-19 yang awalnya merupakan permasalahan di sektor kesehatan. Namun kemudian menyebabkan krisis multidimensi di sektor sosial, ekonomi dan keuangan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat Heru Pudyo Nugroho mengatakan dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan respons cepat dengan menjalankan extraordinary policy di sisi fiskal.
Hal itu melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah diundangkan menjadi UU No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan juga stimulus penanganan Covid-19, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pelebaran defisit APBN menjadi 6,34% dari PDB.
"Sebagai instrumen fiskal, APBN 2020 telah bekerja keras untuk penanganan krisis kesehatan akibat Covid-19 dan dampak ekonomi di masyarakat," katanya saat memaparkan capaian kinerja APBN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 di Padang, Rabu (13/1/2021).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk aktualisasi transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait tugas mengawal pelaksanaan APBN sepanjang Tahun 2020 di Sumatera Barat.
Dengan demikian, kata Heru, masyarakat dapat mengetahui capaian kinerja terutama terkait APBN yang telah dialokasikan di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ekspos publik ini memiliki tema “Peran APBN 2020 Untuk Mengatasi Dampak Pandemi dan Pemulihan Ekonomi”.
Dia menyebutkan belanja dan insentif dirancang responsif dan target untuk mendukung pelayanan kesehatan, pemberian bantuan sosial untuk pemulihan ekonomi termasuk termasuk stimulus UMKM, dunia usaha dan pemerintah daerah yang menghadapi tantangan dinamis dan luar biasa akibat Covid-19.
Selanjutnya seluruh belanja dan program dimonitor dan dipertanggungjawabkan dalam rangka akuntabilitas dan efisiensi.
Menurutnya sepanjang tahun 2020 APBN telah mampu menjaga perekonomian, agar tidak mengalami kontraksi yang terlalu dalam dan mengusahakan agar pemulihan ekonomi terakselerasi melalui akselerasi belanja pemerintah yang meningkat 20% (yoy) dan makin mengecilnya kontraksi pertumbuhan yakni triwulan II - 5,32% (yoy), triwulan III -3,49% (yoy) dan proyeksi di triwulan IV yang mendekati positif.
"Untuk capaian kinerja APBN tahun 2020 pada Provinsi Sumatra Barat terbilang cukup baik," ujarnya.
Heru mejelaskan untuk total Penerimaan Negara pada provinsi Sumatera Barat mencapai Rp5,82 triliun yang terdiri dari Pendapatan Pajak sebesar Rp4,07 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 1,75 triliun.
Capaian Penerimaan Negara di sektor perpajakan ini tentunya sangat mendukung kemampuan APBN dalam membiayai penanganan Covid-19 dan upaya percepatan pemulihan ekonomi.
Pendapatan Pajak sebagai sumber pendapatan utama Pemerintah Pusat, untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 mencapai Rp4,07 triliun terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar 3,93 triliun dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp140 milliar.
"Kepatuhan masyarakat sangat penting dalam pembayaran pajak, hal ini menjadi kontribusi masyarakat umum secara langsung untuk pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan," jelasnya.
Dikatakannya dari pengelolaan barang milik negara, sepanjang tahun 2020 terjadi kenaikan nilai aset pemerintah sebesar Rp3,6 miliar. Selain itu, kegiatan pengelolaan barang milik negara dan lelang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp99,7 miliar.
Dari sisi belanja Negara, untuk realisasi belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp11,31 triliun atau 94,55% dari pagu sebesar Rp11,96 triliun.
Pada tahun 2020 ini, belanja barang sedikit mengalami penurunan sebesar 0,96% (yoy) yang disebabkan berbagai kendala dan keterbatasan selama pandemi seperti belanja perjalanan dinas, belanja konsumsi rapat dan belanja barang perlengkapan.
Berbeda dengan belanja barang, belanja modal tumbuh sebesar 11,21% dibanding tahun lalu (yoy), hal ini disebabkan terjadinya percepatan pelaksanaan lelang kegiatan di awal tahun serta kebijakan akselerasi penyerapan belanja. Pada tahun 2020 juga dilaksanakan program padat karya pada beberapa K/L dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Sementara untuk realisasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp19,93 triliun atau 98,14% dari pagu anggaran sebesar Rp20,03 triliun," ujarnya.
Untuk penggunaan TKDD ini, Pemerintah mendorong Pemda untuk memanfaatkan secara maksimal untuk penanganan pandemi Covid-19. Melalui TKDD, refocusing dan realokasi belanja ditujukan untuk untuk penanganan Covid-19 dan mendukung program PEN. Dukungan TKDD dilaksanakan melalui Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan hibah.
Heru menyebutkan pandemi Covid-19 berpengaruh pada pelemahan aktivitas perekonomian domestik yang berdampak pada kinerja APBN terutama pada sisi pendapatan negara yang mengalami kontraksi.
Hal ini disebabkan terjadinya perlambatan aktivitas ekonomi dunia usaha dan aktivitas sosial masyarakat. Dari sisi belanja, kinerja realisasi APBN tumbuh positif dimana fokus belanja diarahkan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial serta dukungan pada dunia usaha (UMKM).
Selain itu peningkatan realisasi juga didorong adanya perluasan program bansos untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid.
"Kita juga bisa melihat bagaimana manfaat APBN tahun 2020 pada Provinsi Sumatera Barat, yang ternyata dapat memberikan kabar baik juga," ucapnya.
Berdasarkan data yang disampaikan satuan kerja Kementerian/Lembaga, capaian output APBN 2020 di Provinsi Sumatera Barat diantaranya melalui belanja K/L memberikan output jalan 579 km, jembatan 4,13 km sekolah 8 unit, irigasi 738 km dan pembangunan satu bandara di Kepulauan Mentawai.
Sedangkan dana DAK Fisik memberikan hasil seperti jalan 3.771 km, jembatan 660 m, 1.941 ruang kelas, dan irigasi seluas 3.373 hektar.
Dana Desa memberikan hasil 229,27 km, jembatan 292 unit, irigasi 17,88 km dan embung 17,88 km. Dalam rangka mengurangi dampak pandemi covid-19 kepada masyarakat, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk BLT Dana desa untuk 85 ribu keluarga rata-rata per bulan.
Capaian ini pada tahun 2020 ini menjadi gambaran terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah pusat pada masa pandemi ini.
Prospek perekonomian ke depan masih sangat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan pandemi Covid-19 dan keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Permintaan domestik (konsumsi dan investasi) diperkirakan kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Penanganan pandemi & eksekusi Program PEN yang efektif, serta stabilitas tingkat inflasi diharapkan mampu mengembalikan aktivitas belanja dan mobilitas secara normal.
Pemerintah dan seluruh otoritas terus berupaya agar keuangan negara tetap dikelola dengan hati-hati, terukur, dan transparan untuk menjaga agar APBN tetap kredibel.
Arah kebijakan fiskal ke depan APBN akan tetap diprioritaskan guna dukungan penanganan Covid-19 serta memberikan bantalan pengaman sosial dan ekonomi.
"Masih perlu dukungan kebijakan dan instrumen lain serta dukungan semua lapisan masyarakat untuk mendukung penanganan Covid-19 termasuk pelaksanaan vaksinasi," sebutnya.
Pemerintah pusat akan tetap menjaga defisit, pembiayaan dan utang tetap aman dengan menjadikan value for money sebagai pedoman. Untuk itu APBN bekerja secara bersama dan berkoordinasi dengan instrumen kebijakan moneter serta regulasi sektor keuangan untuk menjaga stabilisasi dan mempercepat pemulihan ekonomi. (k56)
