Bisnis.com, MEDAN – Kota Medan menjadi daerah dengan serapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbanyak di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), sebesar Rp.124,07 miliar hingga Oktober 2020.
Secara perinci, penyerapan bantuan untuk insentif kerja dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tersebut berjumlah Rp91,36 miliar. Serapan dana penambahan (Program keluarga Harapan) PKH sebesar Rp2,71 miliar, dan realisasi bantuan untuk sembako sebesar Rp30,01 miliar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Wiwiek Sisto Widayat menyebutkan dari 34 kota dan kabupaten di Sumut yang terdata, Deli Serdang dan Pematang Siantar menduduki posisi tiga besar daerah serapan PEN terbanyak setelah Medan. Adapun, realisasi dilaksanakan dalam beberapa program.
“Program pemulihan ekonomi yang berasal dari dana pemerintah pusat melalui Program Perlindungan Sosial, Program Sektoral dan Insentif Nakes,” ungkap Wiwiek di acara Pelatihan Wartawan Ekonomi dan Bisnis Bank Indonesia di The Hill Sibolangit, Kamis (5/11/2020).
Data yang dihimpun Bank Indonesia menunjukkan realisasi PEN Sumut untuk program perlindungan sosial berjumlah Rp3,15 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp9,63 triliun. Sementara itu untuk program sektoral terealisasi Rp8,82 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp43,97 triliun.
Realisasi PEN Sumut pada program kesehatan berjumlah Rp1 Triliun. Biaya tersebut untuk insentif kesehatan dan santunan kematian tenaga kesehatan berjumlah Rp800 miliar dan untuk klaim rumah sakit berjumlah Rp200 miliar.
Baca Juga
Wiwiek juga menyampaikan hingga akhir Agustus 2020, serapan dana PEN di desa daerah kepulauan masih rendah.
“Secara umum realisasi dana desa di Sumatera Utara hingga akhir Agustus 2020 tercatat 62,63 persen dari pagunya, didominasi realisasi bantuan langsung tunai (BLT). Secara kabupaten-kota daerah dengan realisasi paling rendah berada di sub wilayah kepulauan yaitu Kota Gunungsitoli, Kab. Nias Utara dan Kab. Nias Barat,” tambah Wiwiek.
Pagu anggaran dana desa untuk Nias Utara adalah Rp136,39 miliar. Dana direalisasikan untuk program reguler berjumlah Rp1,89 miliar miliar dan untuk BLT tahap satu dan dua sejumlah Rp52,16 miliar. Total bantuan yang berhasil diserap Nias Utara adalah 39,63 persen.
Nias Barat menduduki posisi kedua terakhir desa daerah kepulauan dengan serapan PEN terendah. Tidak ada realisasi dana untuk program reguler. Semetara itu realisasi bantuan untuk BLT tahap satu dan dua adalah 46,83 persen. Nias Barat baru menyerap 39,89 persen dari pagu anggaran sebesar Rp117,39 miliar.
Realisasi dana desa paling rendah adalah Kota Gunung Sitoli. Pagu anggaran dana desa untuk Kota Gunung Sitoli adalah Rp89,31 miliar. Tidak ada realisasi dana untuk bantuan program reguler. Sementara untuk BLT tahap satu dan dua berjumlah Rp.26,66 miliar. Realisasi dana baru sebesar 29,85 persen.
