Bisnis.com, PADANG - Petani di Provinsi Sumatra Barat mengalami kekurangan pupuk bersubsidi dengan jumlah mencapai 146.159 ton dan dengan luas lahan mencapai 552.000 hektare.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Syafrizal mengatakan kekurangan pupuk bersubsidi itu juga telah diusulkan ke pemerintah pusat dengan surat Nomor 521.03/5332/BSP/2020 tanggal 6 Juli 2020.
Namun sampai saat ini Syafrizal menyebutkan belum ada tindak lanjutnya dari surat yang telah dikirimkan itu. Padahal, pemerintah terus mendorong petani untuk tetap produktif di tengah pandemi Covid-19 ini, masalah kekurang itu harusnya segera diatasi.
"Kita tidak tahu alasan dari pemerintah pusat kenapa permintaan penambahan pupuk bersubsidi dari jumlah yang telah diusulkan itu belum ditindaklanjuti," kata pria yang akrab disapa Jejeng ini kepada Bisnis, Senin (7/9/2020).
Dia menjelaskan perhitungan terjadinya kekurangan pupuk bersubsidi itu yakni melihat dengan luas tanam padi di Sumbar sebesar 552.000 hektare per tahun, maka dibutuhkan pupuk bersubsidi dengan rekomendasi pupuk berimbang sebesar 146.159 ton atau setara 2.923.180 karung.
Menurutnya jika tidak ada penambahan alokasi pupuk bersubsidi maka diperlukan dana sebesar Rp900,93 miliar untuk mencukupi pupuk dengan menggunakan pupuk non subsidi.
Baca Juga
"Jika tidak dapat penambahan pupuk bersubsidi, kita beli yang non subsidi. Tapi butuh dana yang sebesar," sebut dia.
Besarnya dana yang dibutuhkan itu melihat dari harga pupuk itu sendiri. Saat ini untuk pupuk subsidi jenis Urea harga per karung dengan berat 50 kilogram nya itu Rp295.000 dan untuk pupuk urea ini Pemprov Sumbar membutuhkan penambahan sebanyak 53.270 ton.
Lalu untuk pupuk jenis NPK harganya kini Rp500.000 per karung dengan berat 50 kilogram dan dibutuhkan sebanyak 24.440 ton.
Kebutuhan pupuk lainnya yakni SP 36 dengan harga dibawah Urea yakni Rp250.000 per karung dengan berat 50 kilogram. Terakhir pupuk ZA juga menjadi harapan untuk ditambah sebanyak 28.435 ton dengan harga Rp250.000 per karung dengan berat 50 kilogram.
"Yang paling banyak dibutuhkan pupuk Urea karena perhitungannya itu untuk luas lahan per hektar nya membutuhkan 200 kilogram pupuknya. Nah sekarang ada 552.000 hektar yang membutuhkan penambahan pupuk bersubsidi itu," jelas Jejeng.
Dia berharap pengusulan penambahan pupuk bersubsidi yang telah dikirimnya ke pemerintah pusat itu untuk segera ditindaklanjuti sehingga tidak mengganggu produktivitas pertanian di Sumbar.
