Bisnis.com, PEKANBARU - Mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, Provinsi Riau dinilai perlu memberlakukan aturan bekerja dari rumah atau work from home.
Juru Bicara Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Riau dr Indra Yovi Sp.PK menyatakan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) paling tidak perlu diterapkan selama seminggu.
“Saya pribadi sebagai orang medis menilai perlu ada kebijakan WFH minimal seminggu untuk mengurangi aktivitas di luar rumah namun kegiatan ekonomi tetap jalan dan untuk memutus mata rantai penularan,” kata dr Indra Yovi dalam pernyataan pers di Pekanbaru, Senin (31/8/2020).
Riau mengalami lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19 tertinggi pada bulan Agustus yakni lebih dari 1.000 kasus. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Riau, hingga Senin siang total kasus terkonfirmasi Covid-19 ada 1.740 kasus, sebagian besar terjadi pada bulan Agustus.
“Kita gak usah bicara klaster perkantoran, karena semua sudah ada. Semua profesi sudah ada [yang terinfeksi], mulai dari dokter, tentara, polisi, maupun PNS juga ada. Di kantor mereka menggunakan masker, tapi yang saya khawatirkan adalah ketika istirahat makan siang pekerja-pekerja pergi berkeliaran, berkumpul, dan mencopot masker saat makan siang,” ujarnya.
Apabila pemerintah tidak melakukan tindakan ekstra untuk menekan penyebaran virus Corona, lanjutnya, diprediksi pada pertengahan September akan ada penambahan kasus baru lebih dari 100 orang dalam sehari.
Baca Juga
“Pertengahan September di Riau akan ada penambahan kasus di atas 100 per hari. Kalau tak lakukan sesuatu yang berbeda dari yang sekarang saja, rumah sakit tak akan cukup. Total jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit 400 pasien. Jumlah penambahan kasus 135, cuma 28 yang sembuh. Rumah sakit lama-lama tak akan mampu,” katanya.
Total di Riau ada 48 rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 dengan kapasitas ruang isolasi 710 orang.
“Ruang isolasi yang terpakai 400 sekian, sisa 300. RSUD Arifin Achmad penuh, RS Eka Hospital penuh, RS Awal Bros sedikit lagi penuh. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, agar masyarakat mengetahui dan harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan,” katanya.
Sekretaris Satgas Penanggulangan Covid-19 Riau Syahrial Abdi menambahkan Pemprov Riau belum memberlakukan WFH secara menyeluruh, hanya bagi ibu hamil, pekerja yang sudah uzur dan ada penyakit bawaan.
Untuk mengantisipasi lonjakan kasus di perkantoran, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus membuat Satgas Covid-19 internal yang dikepalai oleh sekretaris OPD.
“Setiap OPD punya tanggung jawab masing-masing untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan di tempatnya masing-masing,” ujarnya.
