Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara meminta kabupaten/kota segera mengumpulkan data penduduk miskin yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai paling lambat akhir April 2020.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara Rajali menyampaikan sebanyak 713.061 KK miskin di Sumatra Utara akan menerima bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, terhitung mulai April 2020. Mereka tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, tetapi belum menerima bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
Sebanyak 600.000 KK akan menjadi tanggungan Pemerintah Pusat, sedangkan 113.061 KK akan menjadi tanggungan Provinsi. Pemprov sendiri telah mengalokasikan Rp260 miliar untuk jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19.
Dinas Sosial telah meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyampaikan data calon penerima BLT by name by address ke Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Pengumpulan data ditargetkan selesai paling lambat akhir April ini.
"Ini [BLT] sudah siap, tetapi [penyaluran] masih menunggu karena mereka [kabupaten/kota] masih mendata. Semoga akhir April sudah siap," katanya saat dihubungi Bisnis pada Jumat (17/4/2020).
Sementara itu, keluarga miskin baru yang terdampak penyebaran virus corona akan menjadi tanggungan pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, pemprov memberikan arahan kepada pemda untuk mengalokasikan anggaran jaring pengaman sosial dari APBD maupun dana desa.
Nilai dan skema bantuan juga diserahkan kepada kabupaten/kota. Saat ini Dinas Sosial belum dapat memperkirakan jumlah keluarga miskin baru akibat Covid-19 di Sumatra Utara.
"Kami harap bantuan ke masyarakat miskin segera didistribusikan," imbuhnya.
