Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara telah menyiapkan anggaran sebesar Rp260 miliar untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menyampaikan dana tersebut berasal dari dana hasil refocusing dan realokasi APBD 2020 senilai Rp502 miliar pada tahap pertama.
Selanjutnya, pemprov berencana melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran tahap kedua dan ketiga masing-masing Rp500 miliar. Rencana tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan Covid-19 di Sumatra Utara.
"Setelah dihitung, Pemprov Sumut akan membantu total sekitar Rp260 miliar," katanya dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (17/4/2020).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara Rajali menyampaikan sebanyak 113.061 KK miskin akan menjadi tanggungan Pemprov Sumut. Mereka akan mendapatkan bantuan langsung tunai senilai Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, terhitung sejak April 2020.
Dinas Sosial telah meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyampaikan data calon penerima BLT by name by address ke pemprov. Pengumpulan data ditargetkan selesai paling lambat akhir April ini.
Secara keseluruhan, jumlah KK miskin di Sumatra Utara yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan belum menerima bantuan sosial sebanyak 713.061 KK.
"Ada 713.061 KK yang sama sekali belum menerima bantuan. Nah, dari situ sebanyak 600.000 KK akan dibantu oleh pemerintah pusat, sedangkan sisanya 113.061 KK menjadi tanggung jawab provinsi," katanya dihubungi Bisnis pada (17/4/2020).
