Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sumsel Lamban Serap APBD-APBN, Realisasi Menumpuk di Kuartal IV

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai lamban membelanjakan APBD maupun APBN lantaran tren pertumbuhan belanja pemerintah pesat di triwulan IV/2019.
Dinda Wulandari
Dinda Wulandari - Bisnis.com 11 Februari 2020  |  13:07 WIB
Foto udara pengerjaan proyek jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) seksi II di Desa Ibul Besar I, Ogan Ilir (OI), Sumatra Selatan, Sabtu (27/5). - Antara/Nova Wahyudi
Foto udara pengerjaan proyek jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) seksi II di Desa Ibul Besar I, Ogan Ilir (OI), Sumatra Selatan, Sabtu (27/5). - Antara/Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai lamban membelanjakan APBD maupun APBN lantaran tren pertumbuhan belanja pemerintah pesat di triwulan IV/2019.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Selatan menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi pemerintah tumbuh signifikan sebesar 20,06 persen pada penghujung tahun.

Sementara pada triwulan III/2019 hanya tumbuh 6,55 persen jika dibandingkan tahun 2018.

“Realisasi belanja pemerintah bagus, tapi sayangnya numpuk pada triwulan IV. Seharusnya digenjot dari awal tahun,” kata Kepala BPS Sumatera Selatan Endang Tri Wahyuningsih, Selasa (11/2/2020).

Dia mengatakan seandainya penyerapan APBD dan APBN dilakukan sejak awal tahun maka dana stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah itu akan dirasakan sepanjang tahun sehingga target pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi lebih cepat.

“Kita mengejar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yakni bisa menekan angka penganguran dan kemiskinan. Caranya jangan menunda belanja. Bukannya sejak Januari sebenarnya sudah bisa belanja?,” kata dia.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pembendarahaan mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumsel untuk menyerap alokasi dana APBN sejak awal tahun.

Kepala Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Kantor Perwakilan Sumsel Taukhid mengatakan, DJPb mengingatkan pemkab tidak menunda pekerjaan karena adanya kebiasaan dari birokrat yang enggan bekerja di awal tahun.

“Ada semacam slow down, baru mulai bergerak pada triwulan II dan padat pada triwulan IV. Seharusnya dari Januari sudah bisa dikerjakan agar tidak menumpuk di akhir tahun,” ujarnya.

Dia mengharapkan pemerintahan di daerah bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

“Seharusnya, Januari ya mereka [pemkab] sudah bisa belanja, dan seharusnya September itu tidak ada lelang lagi kecuali untuk satu hingga dua pekerjaan yang mendesak saja,” paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemprov sumsel
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top