Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai lamban membelanjakan APBD maupun APBN lantaran tren pertumbuhan belanja pemerintah pesat di triwulan IV/2019.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Selatan menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi pemerintah tumbuh signifikan sebesar 20,06 persen pada penghujung tahun.
Sementara pada triwulan III/2019 hanya tumbuh 6,55 persen jika dibandingkan tahun 2018.
“Realisasi belanja pemerintah bagus, tapi sayangnya numpuk pada triwulan IV. Seharusnya digenjot dari awal tahun,” kata Kepala BPS Sumatera Selatan Endang Tri Wahyuningsih, Selasa (11/2/2020).
Dia mengatakan seandainya penyerapan APBD dan APBN dilakukan sejak awal tahun maka dana stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah itu akan dirasakan sepanjang tahun sehingga target pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi lebih cepat.
“Kita mengejar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yakni bisa menekan angka penganguran dan kemiskinan. Caranya jangan menunda belanja. Bukannya sejak Januari sebenarnya sudah bisa belanja?,” kata dia.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pembendarahaan mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumsel untuk menyerap alokasi dana APBN sejak awal tahun.
Kepala Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Kantor Perwakilan Sumsel Taukhid mengatakan, DJPb mengingatkan pemkab tidak menunda pekerjaan karena adanya kebiasaan dari birokrat yang enggan bekerja di awal tahun.
“Ada semacam slow down, baru mulai bergerak pada triwulan II dan padat pada triwulan IV. Seharusnya dari Januari sudah bisa dikerjakan agar tidak menumpuk di akhir tahun,” ujarnya.
Dia mengharapkan pemerintahan di daerah bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada tahun sebelumnya.
“Seharusnya, Januari ya mereka [pemkab] sudah bisa belanja, dan seharusnya September itu tidak ada lelang lagi kecuali untuk satu hingga dua pekerjaan yang mendesak saja,” paparnya.
