Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemarau 2020 Diprediksi Lebih Dahsyat, Riau Antisipasi Lebih Awal Karhutla

Jelang musim kemarau panjang 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengklaim melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Satgas Karhutla Riau melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Senin (16/9/2019). Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi membuat sejumlah wilayah di Provinsi Riau terpapar kabut asap./Antara
Satgas Karhutla Riau melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Senin (16/9/2019). Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi membuat sejumlah wilayah di Provinsi Riau terpapar kabut asap./Antara

Bisnis.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersiap lebih dini mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada 2020.

Sekda Provinsi Riau Yan Prana Jaya menjelaskan dari prediksi BMKG, kemarau tahun depan diperkirakan lebih panjang yaitu hingga tujuh bulan. "Memang berdasarkan prediksi BMKG tahun depan itu kemarau sampai tujuh bulan. Tentu ini perlu antisipasi dini agar tidak terjadi kebakaran," katanya, Jumat (20/12/2019).

Menurut dia, Pemprov bersama semua pihak sudah melakukan rapat antisipasi karhutla. Beberapa upaya yang dilakukan itu misalnya membuat sekat kanal di lahan gambut, embung dan lainnya.

Dari Polda Riau ujar Yan Prana, sudah membuat peta daerah rawan Karhutla, dan mensosialisasikan risiko membakar lahan di musim kemarau kepada masyarakat luas. Tak hanya itu, pihak Korem 031 Wirabima dan BPBD bersama jajaran juga sudah sekuat tenaga meminimalisir terjadinya karhutla tahun depan.

"Sebab kalau daerah Riau ini terbakar, potensi ributnya cukup tinggi. Karena kita bertetangga dengan Singapura dan Malaysia. Kalau sudah antar negara, pasti nanti Presiden turun tangan. Makanya kami di Riau dari awal sudah mengantisipasi dalam menghadapi musim kemarau," ujarnya.

Adapun soal anggaran untuk penanggulangan Karhutla 2020, Yan Prana mengaku pemprov di APBD perubahan 2019 lalu telah mengalokasikan anggaran bantuan desa Rp200 juta dan kecamatan Rp100 juta.

Dengan anggaran itu, pihaknya berharap pemerintah di tingkat bawah yaitu desa dan kecamatan bisa melakukan pencegahan dan sosialisasi soal Karhutla kepada masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Arif Gunawan
Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper