Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menkopolkam Tegaskan Izin Perusahaan Bisa Dicabut Jika Terlibat Pembakaran Lahan

Pihak swasta diminta jangan diam saja, tetapi ikut membantu dengan membentuk satgas darat, satgas perlengkapan, dan turun langsung menangani kebakaran.
Menko Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Menko Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, PEKANBARU – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menegaskan pemerintah akan menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk pencabutan izin perusahaan jika terbukti terlibat membuka lahan dengan cara dibakar.

“Terkait dengan pembakaran hutan dan lahan oleh oknum perusahaan, pemerintah tegas dalam hal ini. Jika melakukan pelanggaran akan diproses secara hukum. Saya sudah koordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, Kapolda, Gubernur, dan kementerian terkait bahwa penegakan hukum tetap jadi prioritas, termasuk pencabutan izin jika terbukti melakukan pembakaran hutan,” ujarnya, Selasa (29/4/2025).

Budi juga menyoroti masih kerap terjadinya karhutla di wilayah konsesi perusahaan, khususnya di Riau. Dia mengingatkan agar pihak swasta aktif membantu pencegahan dan penanganan kebakaran.

Menurutnya pihak swasta jangan diam saja, tetapi ikut membantu dengan membentuk satgas darat, satgas perlengkapan, dan turun langsung menangani kebakaran. Budi mengatakan jangan sampai ada karhutla dalam radius 5 kilometer dari wilayah perusahaan.

Dia menambahkan, perusahaan yang memiliki helikopter juga diminta berpartisipasi dalam operasi pemadaman dan membantu pemerintah daerah, terutama di daerah rawan kebakaran.

“Kita minta radius sekitar mereka aman, dan bahkan diperluas hingga 5 kilometer keluar wilayahnya. Termasuk kalau mereka punya heli, bisa membantu water bombing,” lanjutnya.

Budi menyebut pemerintah pusat bersama BNPB dan instansi lain telah melakukan berbagai upaya pencegahan Karhutla. Termasuk melalui teknologi modifikasi cuaca dan pemantauan titik panas (hotspot) menggunakan aplikasi Sipongi.

BMKG memprediksi kemarau 2025 akan berlangsung dari April hingga September. Beberapa wilayah rawan seperti Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah telah mulai menunjukkan tanda-tanda kebakaran. Khusus Riau, status siaga darurat Karhutla sudah ditetapkan setelah 81 hektare lahan terbakar dan 144 hotspot terpantau.

“Modifikasi cuaca sudah beberapa kali dilakukan dan akan ditingkatkan intensitasnya. Patroli hotspot juga terus dilakukan, termasuk operasi water bombing dengan tiga helikopter dan patroli udara lainnya,” pungkas Budi Gunawan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper