Bisnis.com, MEDAN – Keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dinilai dari manfaatnya terhadap masyarakat. Program yang baik adalah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Utara (Sumut).
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan penanganan kasus pengaduan masyarakat. “Dalam penyusunan program capaiannya itu harus manfaat pada masyarakat, tidak hanya pada serapan anggaran,” kata Musa Senin (16/12/2019).
Untuk itu, dalam penyusunan program, organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak hanya sekadar salin dan tempel dari program tahun sebelumnya. Melainkan harus ada inovasi, menyesuaikan program dengan perkembangan zaman.
Selain itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik diharapkan sudah berjalan tahun depan di Sumut. “Hal ini harus kita laksanakan, tujuannya membangun Pemprov Sumut menjadi e-Government, serta dapat mengintegrasikan sistem kabupaten dan kota juga,” kata Musa Rajekshah.
Pada kesempatan tersebut, Dia juga menyerahkan penghargaan pada kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah (OPD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbaik, dalam presentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumut dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat.
Untuk pemerintah kabupaten/kota dengan capaian persentase terbaik diraih Kota Tebingtinggi di peringkat pertama, Kabupaten Tapanuli Selatan posisi kedua, dan Kota Binjai peringkat ketiga. Sementara itu, untuk OPD atau BUMD terbaik pada tempat pertama diraih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumut, PT Perkebunan Sumut di peringkat kedua, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut peringkat ketiga.
Baca Juga
Atas hasil tersebut, Musa mengapresiasi kabupaten/kota, OPD, dan BUMD yang telah meraih prestasi tersebut. Namun Wagub mengharapkan ke depan, seluruh OPD dan BUMD tidak lagi memiliki perentase penyelesaian TLHP Inspektorat di bawah 50 %. Tetapi, seluruh OPD dan BUMD mampu menyelesaikannya hingga 100 %.
“Saya harap, kabupaten/kota, OPD dan BUMD mendapat prestasi tidak berpuas diri, hal ini harus terus dipertahankan, ke depan diharapkan juga seluruh OPD dan BUMD dapat menyelesaikan TLHP Inspektorat hingga 100 %,” katanya.
Inspektur Inspektorat Provinsi Sumut Lasro Marbun menyampaikan, penghargaan tersebut bukan berarti pemerintah kabupaten/kota, OPD dan BUMD harus berpuas diri. Masyarakat adalah tetap yang terpenting.
"Yang harus dijadikan patokan, apakah masyarakat sudah bahagia? Mudah-mudahan masyarakat kita yang 14 juta ini bahagia dengan kerja kita," kata Lasro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
