Bisnis.com, PEKANBARU – Pemprov Riau memperkirakan nilai APBD 2020 mencapai lebih dari Rp10 triliun. Angka itu bisa terealisasi bila pemerintah pusat membayar utang dana bagi hasil (DBH) yang masih tertunda.
Plh. Sekdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie menjelaskan sebelumnya diperkirakan APBD Riau 2020 hanya Rp8 triliun karena belum dimasukkan utang DBH migas yang tunda salur.
"Setelah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, ternyata APBD Riau tidak turun," ujarnya pada Kamis (21/11/2019).
Dia mengatakan Pemprov sudah mendapatkan kepastian dari pusat bahwa utang DBH migas triwulan IV/2018 dan 2019 dibayarkan tahun depan.
Dengan komitmen tersebut, utang DBH migas itu akan masuk dalam komponen pendapatan di dalam APBD 2020.
Meski demikian, untuk nominal utang yang akan dibayarkan itu masih belum dapat dipastikan oleh Pemprov.
"Kalau dari estimasi APBD Riau 2020, pemasukan dan semuanya termasuk DAK mencapai Rp10 triliun, kalau untuk pendapatan sekitar Rp7,9 triliun," ujarnya.
Saat ini tahapan pengesahan APBD Riau masih dalam pembahasan antara komisi DPRD dengan satuan kerja Pemprov. Pemda menargetkan pengesahan bisa dilakukan sebelum 30 November 2019 mendatang.
Sebelumnya Pemprov telah mengutus Kepala BPKAD dan Bappeda untuk dapat menagih utang DBH migas 3 tahun terakhir yang terus ditunda pembayarannya oleh pemerintah pusat.
