Bisnis.com, BATAM-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menunjuk Wali Kota menjabat secara ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Keputusan itu diyakini akan dapat meningkatkan kepercayaan investor yang menanamkan modalnya di Batam.
Ketua Apindo Kota Batam Rafki Rasyid berharap dengan telah keluarnya regulasi sebagai landasan hukum Wali Kota ex officio Kepala BP Batam, keraguan investor untuk berinvestasi di Batam bisa hilang. Karena selama ini adanya dualisme kepemimpinan di Batam sempat menimbulkan kebingungan di kalangan sebagian investor.
Apalagi ada beberapa kebijakan yang tidak sinkron antara BP Batam dengan Pemko Batam. Dengan satu pucuk pimpinan di Batam yaitu Wali Kota Batam yang sekaligus Kepala BP Batam secara ex officio, maka seharusnya tidak ada lagi benturan kebijakan. Harmonisasi aturan di Batam dan pelaksanaannya akan dapat berjalan semakin baik.
"Kalau pandangan Apindo, sejak awal jelas netral akan mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah," kata Rafki, Jumat (27/9).
Rafki berharap setelah dilantik nanti, Wali Kota Batam dapat menyerap semua yang dikeluhkan oleh pengusaha selama ini dan mencarikan solusinya. Diantaranya mahalnya tarif logistik di pelabuhan, masih berbelitnya aturan, implementasi OSS yang belum optimal, masih relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja, permasalahan calo lahan, dan lain sebagainya.
"Kalau permasalahan permasalahan investasi tersebut dapat cepat diselesaikan, maka kita yakin Batam akan berjaya kembali di bawah kepemimpinan Wali Kota yang sekaligus kepala BP Batam ini," kata Rafki.
Baca Juga
Para pelaku usaha di Batam juga siap memberikan masukkan terkait dunia usaha dan investasi apabila diminta. Sebagian besar perusahaan industri yang beroperasi di Batam baik penanam modal asing (PMA) maupun penanam modal dalam negeri (PMDN) adalah anggita Apindo. Karena itu pihaknya sangat concern dengan permasalahan ini.
"Karena akan berdampak sangat banyak pada anggota Apindo nantinya. Kita akan selalu siap memberikan masukan kepada pemerintah untuk Batam lebih baik," jelasnya.
Kemudian terkait pandangannya saat ini BP Batam tak lagi dipimpin oleh profesional, Rafki mengatakan bahwa setap keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat sudah pasti difikirkan dampaknya yang terbaik baik bagi Batam. Karena itu pihaknya mengaku mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah.
Rafki mengatakan meskipun BP Batam tak dimpimpin orang profesional, untuk strukturnya sendiri kemungkinan akan diisi oleh profesional yang dipilih oleh pemerintah pusat. Informasi yang diterimanya akan ada Wakil Kepala. Kemungkinan ini akan dijabat profesional dari pusat. Lalu para deputi kemungkinan akan diisi oleh kombinasi orang pusat dan daerah.
Selain itu pihaknya juga yakin bahwa sumber daya manusia (SDM) yang ada di BP Batam saat ini adalah SDM yang sudah sangat berpengalaman dalam menangani investasi di Batam.
Pihaknya optimisti akan dapat bekerja dengan baik di bawah arahan pimpinan BP yang baru. Mungkin di tahap transisi ini akan ada perlambatan kinerja sampai nanti selesainya masa transisi.
"Tapi kita yakin ke depan harus lebih baik setelah satu komando antara BP Batam dan Pemko Batam," ujarnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Dengan adanya PP itu, maka BP Batam akan dipimpin oleh wali kota secara ex officio. BP Batam selama ini dipimpin oleh pejabat khusus, yang sebelumnya dijabat oleh Edy Putra Irawady, yang merupakan pejabat pemerintah pusat yang sempat memimpin BP Batam sejak awal 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
