Bisnis.com, MEDAN— Sumatra Utara masih memiliki sejumlah tantangan untuk memperluas ekonomi digital, melalui elektronifikasi transaksi keuangan. Padahal, elektronifikasi transaksi pendapatan berpeluang mendorong potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut dapat dilakukan dengan penguatan sistem monitoring pajak dan perluasan akses pembayaran pajak secara non tunai.
Andiwiana Septonarwanto, Direktur Sistem Pembayaran, Pengolahan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi Bank Indonesia Perwakilan Sumatra Utara, mengatakan Sumut diharapkan dapat memanfaatkan seluruh kanal pembayaran non tunai.
“Potensi perluasan kanal pembayaran non tunai untuk transaksi pendapatan masih dapat ditingkatkan,” katanya, Selasa (10/9/2019).
Berdasarkan catatan Bank Indonesia pemanfaatan kanal pembayaran non tunai masih minim, tercatat penggunaan EDC 6%, Internet Banking 6%, Mobile Banking 6%, dan SMS Banking 62%. Untuk penguatan elektronifikasi, lanjutnya, terdapat empat aspek yang menjadi perhatian yakni regulasi, infrastruktur, kompetensi SDM, dan preferensi.
Menurutnya, kecepatan pertumbuhan ekonomi jangan hanya mengandalkan ekonomi yang tradisional, namun juga digital. Guna mewujudkan hal tersebut, seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat dapat mendukung dan berkontribusi.
Baca Juga
“Kita sudah waktunya memandang agar kita semua bisa bersama-sama duduk, tidak mengklaim ini bagian siapa. Karena masing-masing itu kita bisa mengkontribusikan,” katanya.
Kedepannya, elektronifikasi dapat dilakukan dilakukan juga melalui integrasi moda transportasi di Toba. Integrasi antar moda dapat diimplementasikan di Kawasan Toba, yakni dari Bandara Silangit ke Parapat –KMP Ihan Batak dari Parapat ke Samosir-Minibus Samosir. Hal ini dapat dimulai dengan inisiasi pembentukan badan khusus yang mengatur transportasi di kawasan Danau Toba seperti Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
“Gambarannya jadi nanti kalau dari Bandara ke Danau Toba bisa dibayar cukup membeli satu kartu saja,” katanya.
Belum adanya regulasi elektronifikasi moda transportasi juga menjadi salah satu kendala perluasan ekonomi digital di Sumatra Utara. Tak hanya itu, keengganan masyarakat untuk beralih ke non tunai, dan biaya operasional yang mahal untuk kartu berbasis server.
Guna menghadapi kendala tersebut, lanjunya, Bank Indonesia bersama dengan beberapa stakeholder lain seperti pemerintah daerah, dan pihak otorita Danau Toba sedang malakukan penyusunan peta jalan atau roadmap pembangunan infrastruktur sistem digital itu.
“Rencana dari masing-masing pihak sudah digabungkan kemudian dipresentasikan kepada pihak perbankan dan penyedia jasa keuanga lainnya, sehingga initial cost atau investasinya bisa ditekan,” katanya.
Untuk itu, Bank Indonesia juga membentuk Forum Sistem Pembayaran untuk pengembangan ekonomi digital. Pengutan forum juga dilkuakn melalui sharing data non confindential, sehingga perluasan elektronifikasi dapat terukur dan sesuai sasaran.
Penguatan forum melalui research tentang isu terkini di bidang sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh BI, OJK, dan stakeholder diharapkan dapat menjadi masukan untuk merencanakan program ataupun inovasi yang tepat sasaran.
Melalui forum tersebut, diharapkan nantinya ada kesepakatan terkait mekanisme koordinasi dan monitoring penyusunan peraturan daerah, penerapan elektronifikasi sistem pembayaran daerah.
