Bisnis.com, BATAM-Badan Pengusahaan (BP) Batam akan mengupayakan Skema Built Transfer Operate (BTO) dalam proses pengembangan infrastruktur DI Kota Batam.
Yang terdekat adalah rencana pengembangan Pelabuhan Batu Ampar Batam yang diharapkan bisa dilaksanakan dengan skema BTO ini.
BTO sendiri merupakan skema perjanjian dimana pihak swasta melakukan pembangunan infrastruktur untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah setelah selesai pembangunannya, selanjutnya proses pengoperasiannya dilakukan oleh pihak swasta dengan perjanjian antara keduanya.
Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Badan Pengusahaan (BP) Batam Dwianto Eko Winaryo, mengatakan bahwa pengembangan Pelabuhan Batu Ampar ini sejatinya direncanakan dengan beberapa konsep, namun skema BTO ini akan diutamakan BTO dengan harapan pemerintah bisa langsung menguasai aset setelah pembangunan selesai dilaksanakan.
“Dengan Skema BTO ini pemerintah menang di depan dan tidak menerima aset sisa” kata Dwianto.
Dia menambahkan, fokus pembangunan Pelabuhan Batu Ampar adalah memaksimalkan container yard yang sudah ada. Dimana pihaknya mencoba untuk merelokasi dua gudang milik BUMN yang ada di kawasan container yard ini, sehingga bisa menambah luasan area container yard hingga mencapai 10 hektar.
Baca Juga
“Dua gudang di sana akan kita geser ke utara, jadi area yang ada di belakang gudang tersebut menjadi terbuka dan lebih luas,” kata Dwianto lagi.
Tahap pengembangan selanjutnya, pelabuhan yang terletak di Kecamatan Batu Ampar ini akan menjalani proses pengerukan (dredging). Hal ini dilakukan agar pelabuhan ini bisa menerima kapal-kapal yang kapasitas TEUsnya cukup besar bisa bersandar, sehingga bisa menjadi efisiensi dan penambahan alat bongkar muat yang sebelumnya sudah dlakukan bisa lebih dioptimalkan.
Saat ini di Pelabuhan Batu Ampar Batam sudah ada dua Harbour Mobile Crane (HMC) dan ada dua buah Rubber Tyred Gentry (RTG) Crane yang sudah beroperasi hasil dari kerjasama operasi (KSO) alat BP Batam dengan Pelindo I.
Dwianto juga berharap, upaya memaksimalkan dermaga utara di Pelabuhan Batu Ampar ini, khususnya konstruksi lama dapat direvitalisasi bersamaan dengan kawasan dermaga timur dan selatan.
Pihaknya melihat BUMN cukup punya kekuatan dana untuk bisa membantu BP Batam mengembangkan pelabuhan ini secara cepat. BP Batam juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan administratif yang perlu disiapkan untuk mempercepat proses revitalisasi pelabuhan utama di Kota Batam ini.
“Revitalisasi memang membutuhkan biaya cukup besar, sehingga skema-skema kerjasama ini harusnya dapat kita dorong,” tutur Dwianto lagi.
Sebelumnya Kepala Badan Pelabuhan Laut BP Batam, Nasrul Amri Latif mnjelaskan, pengembangan Pelabuhan Batuampar, kata Nasrul, dilakukan dalam tiga tahap. Mulai dari penataan container yard (CY) di dermaga utara dan pengerukan alur laut; revitalisasi dermaga selatan; dan revitalisasi dermaga utara dan dermaga timur. Pada prosesnya pengembangan pelabuhan Batu Ampar ini diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 1,7 triliun.
Saat ini kapasitas daya tampung pelabuhan di Batam baru mencapai 439.000 TEUs, dengan rincian 309.000 TEUs ada di Pelabuhan Batu Ampar, sementara sisanya berasal dari Pelabuhan Kabil dan tempat lainnya di Batam. Jika nantinya proses revitalisasi selesai, kapasitas Pelabuhan Batu Ampar sendiri diharapkan bisa meningkat hingga mencapi 5 juta TEUs.
Lebih jauh, Dwianto berharap nantinya di Pelabuhan Batu Ampar juga akan terpasang peralaan modern. Seperti beberapa pelabuhan lain yang sudah menggunakan teknologi tinggi, alat bongkar muat yang juga lebih canggih.
