Edy Rahmayadi Minta Pembentukan Pokja Percepatan Pembebasan Lahan

Gubernur Suimatra Utara Edy Rahmayadi meminta Dinas Bina Marga segera membentuk pokja untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 28 Agustus 2019  |  20:41 WIB
Edy Rahmayadi Minta Pembentukan Pokja Percepatan Pembebasan Lahan
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi - Antara/Wahyu Putro

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi meminta Dinas Bina Marga segera membentuk kelompok kerja (pokja) dengan melibatkan berbagai unsur untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan di provinsi tersebut.

Pokja bertugas antara lain menyelesaikan berbagai permasalahan tentang pembebasan lahan. Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Urusan pembebasan tanah itu masalah kelompok kerja yang saya yakin bisa mempercepat. Bina Marga harus segera membentuk itu, ambil dari berbagai unsur. Saya ingin cepat, lebih cepat lebih baik," ucap Edy Rabu (28/8/2019).

Mengenai pembiayaan untuk pembebasan lahan,lanjutnya, hal itu harus dibahas di dalam Pokja, untuk memutuskan apakah bisa menggunakan dana APBD Pemprov Sumut. "Saya akan cari jalan keluarnya. Ikutkan dalam rapat Pokja, evaluasi pembahasan ini nantinya. Bila perlu APBD. Maslahnya, boleh atau tidak," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala BBPJN II Medan Selamet Rasidy Simanjuntak menyampaikan ada 11 program kerja pembangunan di Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang, dan Kabupaten Karo (Mebidangro) yang fasilitas pembiayaan pembangunan tersebut dari pemerintah pusat.

Program kerja tersebut di antaranya pelebaran Jalan Sumarsono, pembangunan jembatan Parit Busuk di Cemara, pelebaran Jalan Simpang Gobi, pelebaran Jalan Pinang Baris, pembangunan fly over Gatot Subroto, pembangunan fly over Simpang Kayu Besar, pelebaran Jalan Lingkar Luar Selatan Medan, pembangunan Jalan Lingkar Barat dan Lingkar Barat 1, serta pembangunan Lingkar Pantai Utara.

Namun, menurut Selamet, terdapat permasalahan perihal pembebasan tanah yang masih belum terselesaikan. Pemerintah pusat menginginkan sharing dari pemerintah daerah untuk membebaskan lahan.

"Kami melapor pada Pak Gubernur, bagaimana cara mengatasinya, karena Jakarta pada umumnya mau menyediakan dana fisik, tapi untuk pembebasan lahan menginginkan sharing dari daerah," ucap Selamet.

Permasalahan pembebasan lahan itu diantaranya yakni pelebaran jalan dan pembangunan jembatan Parit Busuk di Cemara Medan. Pihak BBPJN II Medan mengkhawatirkan bila lelang pembangunan ini tetap dilaksanakan, akan menghalangi pengerjaan.

"Kami sudah mengalokasikan dana untuk pembangunan jembatan parit busuk yang arah terusan ke Cemara. Di sana pembebasan tanah masih belum clear, jadi kami takut nanti kalau lelang mendahului pada Oktober atau November, kalau belum terbebas, kami terhalang untuk bekerja," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jalan, sumatra utara

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top