Bisnis.com, BANDA ACEH – Masyarakat memperingati Hari Damai Aceh ke 14 di Taman Sulthanah Safiatuddin, Banda Aceh, Kamis (15/8/2019).
Seperti diketahui, setelah berkonflik selama 30 tahun, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akhirnya menandatangani nota kesepahaman yang dikenal dengan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam.
Terdapat berbagai poin dalam kesepatakan damai yang wajib dihormati kedua belah pihak, seperti salah satunya, Undang Undang Pemerintah Aceh.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Sulaiman mengatakan, MoU Helsinki merupakan komitmen damai dari kedua belah pihak. Dalam kesepakatan damai itu, Pemerintah Indonesia maupun GAM diminta menjaga kehormatan dan penghormatan kedua belah pihak agar tidak mengulangi konflik.
"MoU ini maknanya besar sekali. Ini yang membangun komitmen rasa percaya antar pihak dan ini bukan sesuatu yang bisa diperoleh seketika, tapi dengan perjuangan yang panjang," kata Sulaiman dalam peringatan Hari Damai Aceh ke 14 di Taman Sulthanah Safiatuddin, Banda Aceh, Kamis (15/8/2019).
Dari konflik panjang yang merenggut nyawa sampai ribuan korban jiwa, dibutuhkan kebesaran hati untuk bisa membangun rasa saling percaya, ikhlas, dan kemampuan memahami karakter. Rasa saling percaya inilah yang dinilai Sulaiman harus terus dijaga.
Baca Juga
Bukti dari komitmen menjaga damai, lanjut Sulaiman, selama 14 tahun ini pemerintah Indonesia telah buat berbagai hal seperti menghormati Undang Undang Pemerintah Aceh, pembentukan Lembaga Wali Nanggroe, pembangunan Aceh pasca tsunami, dan lainnya.
Di lain pihak, GAM juga sudah menghancurkan semua senjata dan bom yang mereka miliki. Hal itu disaksikan oleh Aceh Monitoring Mission dan pemerintah Indonesia. GAM juga sudah membentuk partai politik sendiri dan ikut andil dalam proses pemilu tingkat provinsi.
"Ini semua manifestasi dari kedaulatan rakyat di Aceh. Semua komitmen dari kedua pihak ini telah membuktikan secara realitas bahwa tidak ada lagi pertentangan dan konflik seperti di masa lalu dan telah berhasil membangun rasa percaya seperti yang diperjanjikan di Helsinki," tutur Sulaiman.
Komitmen ini harus dihargai oleh semua elemen masyarakat untuk menghindari konflik di masa yang akan datang. DPR Aceh, lanjut Sulaiman, terus mendukung perdamaian di Aceh melalui tugas dan fungsi kelembagaannya.
Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar mengatakan, perdamaian di Aceh terjadi karena ada dukungan semua masyarakat Aceh dan dunia internasional. Pasca damai, salah satu cara merawat perdamaian ialah dengan mengoptimalkan realisasi poin-poin MoU Helsinki dan mengelola Anggaran Belanja dan Pendapatan Aceh dengan tepat sasaran sehingga kesejahteraan dapat dicapai.
"Kita berharap pemerintah berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi, membuka akses rakyat atas lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, dan peduli pada pelestarian lingkungan. Dan untuk masyarakat Aceh, saya berharap dapat bersikap kritis dan berpartisipasi atas pembangunan," ujarnya.
Partisipasi semua pihak di Aceh sangat penting dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan rakyat Aceh. Ia mengajak semua elemen masyarakat bergandeng tangan membangun Aceh dan Indonesia sebagai salah satu negara terkuat di Asia Pasifik.(K33)
