Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara mendukung rencana pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan, guna meningkatkan penerimaan deviden melalui pengembangan bisnis dan peningkatan kinerja PT Kawasan Industri Medan (KIM).
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sabrina mengatakan Pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat. Holding yang dimaksud adalah penggabungan beberapa perusahaan negara di bawah satu sektor induk perusahaan. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ditunjuk sebagai sektor induk, yang akan membawahi beberapa perusahaan, termasuk PT KIM.
"Sumut sedang dalam masa pembangunan, kita punya harapan baik dengan rencana ini, harapan saya yang kita buat ini bukan hanya mimpi tapi cita-cita, apa pun yang bisa meningkatkan APBD, akan kita susun langkahnya satu demi satu," ujar Sabrina.
Pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan dilakukan melalui penitipan saham yang dimiliki negara ke PT RNI selaku calon induk holding. Selanjutnya penitipan saham ini nantinya akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT KIM.
Sabrina mengatakan, pembentukan holding ini selaras dengan apa yang sedang diupayakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami sedang menyusun anggaran, PT KIM yang paling besar lompatan melampaui target tahun lalu, dengan pendapatan Rp2,7 miliar. Kami sedang mengejar peningkatan PAD, jika ini bisa meningkatkan, saya akan mendukung,” lanjutnya.
Dia menilai dengan adanya holding dapat mempercepat pertambahan kawasan baru dan pengembangan fasilitas pendukung, seperti perumahan untuk karyawan.
Hendrika Nora Osloi Sinaga , Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III, Kementerian BUMN, menambahkankan banyak dampak positif dengan dilakukannya Holding BUMN Sektor Kawasan.
Holding tersebut, lanjutnya, dapat memberikan dampak antara lain menimbulkan penciptaan nilai tambah yang memberikan manfaat para stakeholder yakni pemerintah pusat sebagai pemegang saham prioritas, pemerintah provinsi, pemerintah kota hingga masyarakat.
“Selama lima tahun ke depan berpotensi untuk meningkatkan EBT [earnings before tax]bagi PT KIM sebesar Rp115 miliar. Selain itu terdapat dampak non finansial lain berupa tambahan lapangan pekerjaan dan penurunan biaya logistik," ujarnya.
Sistem holding ini, kata Hendrika, juga untuk memperkuat struktur permodalan dan bisnis, sehingga ke depan akan terwujud BUMN yang kuat, lincah dan fleksibel. Dia melanjutkan pembangunan nantinya juga melihat sisi eksternal dan pembangunan kawasan industri ke depan tidak hanya di kawasan kota, tetapi juga daerah pinggiran dan desa.
Tak hanya itu, kerja sama Holding BUMN Sektor Kawasan tersebut tidak akan mengubah komposisi kepemilikan saham. Menurutnya Pemerintah Pusat memiliki 60 % saham, Pemerintah Provinsi Sumut 30% saham dan Pemerintah Kota Medan 10 persensaham.
“Yang berubah hanya saja kedudukan negara akan diganti dengan PT RNI,” jelasnya.
