Provinsi Sumut Mencontoh e-SAKIP Kota Bandung

SAKIP merupakan penerapan manajemen kerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 08 Juli 2019  |  21:54 WIB
Provinsi Sumut Mencontoh e-SAKIP Kota Bandung
Penandatanganan kerja sama e-SAKIP Pemprov Sumut dan Pemkot Bandung - Istimewa

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kota Bandung menjalin kerja sama replikasi atas penggunaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP).

Hal itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial, di Ruang Tengah, Balai Kota Bandung, Senin (8/7/2019).

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menyampaikan, SAKIP merupakan penerapan manajemen kerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi. Serta berorientasi pada pencapaian outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hadir di sini untuk mempelajari dan mencontoh langkah–langkah yang telah diterapkan Pemerintah Kota Bandung dalam mengaplikasikan e-Sakip,” katanya dalam keterengan pers,Senin (8/7/2019).

SAKIP akan berguna untuk mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah. Sistem ini juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan pembangunan daerah.

Dengan adanya SAKIP, pemahaman mengenai berapa banyaknya dana yang dihabiskan untuk pembangunan daerah bergeser menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai.

“Orientasi input yang berfokus pada besaran penyerapan anggaran harus ditinggalkan, tata kelola pemerintahan yang baik harus berorientasi hasil,” kata Musa.

Sistem SAKIP juga dapat meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi kinerja instansi. Sehingga dapat mewujudkan good-governance yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan, efisiensi sangat diperlukan, semuanya harus memiliki frame dasar yang jelas. SAKIP bisa menghitung semuanya secara terkonsep dengan jelas.

“Tidak hanya outputnya saja, tapi nilai dan bobotnya sesuai dengan kemampuan kita," katanya.

Dia mengatakan dengan adanya e-SAKIP diharapkan pemerintahan dapat bekerja efisien. "Jadi dalam menerima laporan tentang kinerja sudah bisa melalui laptop atau android, tidak perlu lagi memakai kertas-kertas dan bisa diakses kapan saja,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sumut, kota bandung

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top