Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Provinsi Sumut Mencontoh e-SAKIP Kota Bandung

SAKIP merupakan penerapan manajemen kerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi.
Penandatanganan kerja sama e-SAKIP Pemprov Sumut dan Pemkot Bandung/Istimewa
Penandatanganan kerja sama e-SAKIP Pemprov Sumut dan Pemkot Bandung/Istimewa

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kota Bandung menjalin kerja sama replikasi atas penggunaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP).

Hal itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial, di Ruang Tengah, Balai Kota Bandung, Senin (8/7/2019).

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menyampaikan, SAKIP merupakan penerapan manajemen kerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi. Serta berorientasi pada pencapaian outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hadir di sini untuk mempelajari dan mencontoh langkah–langkah yang telah diterapkan Pemerintah Kota Bandung dalam mengaplikasikan e-Sakip,” katanya dalam keterengan pers,Senin (8/7/2019).

SAKIP akan berguna untuk mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah. Sistem ini juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan pembangunan daerah.

Dengan adanya SAKIP, pemahaman mengenai berapa banyaknya dana yang dihabiskan untuk pembangunan daerah bergeser menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai.

“Orientasi input yang berfokus pada besaran penyerapan anggaran harus ditinggalkan, tata kelola pemerintahan yang baik harus berorientasi hasil,” kata Musa.

Sistem SAKIP juga dapat meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi kinerja instansi. Sehingga dapat mewujudkan good-governance yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan, efisiensi sangat diperlukan, semuanya harus memiliki frame dasar yang jelas. SAKIP bisa menghitung semuanya secara terkonsep dengan jelas.

“Tidak hanya outputnya saja, tapi nilai dan bobotnya sesuai dengan kemampuan kita," katanya.

Dia mengatakan dengan adanya e-SAKIP diharapkan pemerintahan dapat bekerja efisien. "Jadi dalam menerima laporan tentang kinerja sudah bisa melalui laptop atau android, tidak perlu lagi memakai kertas-kertas dan bisa diakses kapan saja,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper