Riau Anggarkan Rp150 Miliar untuk Program Rumah Layak Huni

Pemprov Riau tahun ini mengalokasikan anggaran untuk program Rumah Layak Huni senilai Rp150 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan 1.843 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 19 Februari 2019  |  12:46 WIB
Riau Anggarkan Rp150 Miliar untuk Program Rumah Layak Huni
Riau Anggarkan Rp150 Miliar untuk Program Rumah Layak Huni - Ilustrasi

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemprov Riau tahun ini mengalokasikan anggaran untuk program Rumah Layak Huni senilai Rp150 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan 1.843 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Riau, Muhammad Amin, mengatakan, pembangunan 1.843 unit RLH itu akan dilakukan di desa atau kelurahan 12 kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Program ini juga dilakukan sebagai upaya menekan angka kekurangan rumah (backlog) Riau sebanyak 218.000 unit.

"Saat ini penerima bantuan sudah terverifikasi, sekarang kami menyiapkan pelaksanaan di lapangan, seperti pembentukan kelompok masyarakat yang akan menjalankan program," katanya Amin, Selasa (19/2/2019).

Setelah dibentuk Pokmas, lanjut Amin, pihaknya akan memberikan bimbingan cara kepada pokmas yang ditunjuk dalam membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), termasuk pelaksanaan dan pengawasannya.

Setelah semua tahapan itu selesai, Pokmas bisa mengajukan pencairan anggaran tahap awal sebanyak 40% dan selanjutnya masing-masing 30% di tahap kedua dan ketiga.

Amin mengakui untuk persiapan tahapan ini membutuhkan waktu. Karena perlu turun ke desa dan kelurahan penerima bantuan RLH. 

"Jadi memang butuh waktu. Belum lagi saat pembentukan Pokmas ini biasanya ada perdebatan di tingkat desa atau kelurahan. Pengalaman tahun lalu, bulan Juli untuk fisik RLH baru jalan," kata Amin.

Adapun untuk anggaran per unit RLH ini bervariasi, tergantung wilayahnya. Mulai Rp50 juta per unit, Rp57,5 juta per unit sampai Rp60 juta per unit. Anggaran bangun rumah di wilayah pesisir biayanya berbeda dengan wilayah di darat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbd, riau, perumahan

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top