Bisnis.com, BENGKULU—Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, memilih pengembangan sektor maritim sebagai salah satu program potensial percepatan perekonomian.
"Yang diusulkan TPAKD yakni pengembangan desa nelayan, mereka akan fokus di sana, dan akan berkembang macam-macam seperti program peralatan tangkap ikan, dan lainnya termasuk literasi keuangan," kata Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Horas Tarihoran di Bengkulu, Rabu (21/3/2018).
Dengan diresmikannya TPAKD Bengkulu Tengah, daerah ini dapat merumuskan program tepat untuk pengembangan perekonomian, dan meningkatkan kemandirian daerah termasuk masyarakatnya.
"Perumusan yang matang untuk program berada di TPKAD, di sinilah manfaatnya tim ini, setelah itu baru difasilitasi pembiayaan apa yang tepat, sehingga pemerintah daerah tidak kesulitan mendapatkan modal," kata dia.
Contohnya, ke depan pembiayaan sektor maritim ini bisa lebih dikembangkan seperti untuk pembuatan kapal nelayan, peralatan tangkap atau ekonomi kreatif lainnya.
Mendapatkan pembiayaan yang lebih mudah lanjut dia, berdampak memberikan dorongan pertumbuhan daerah yang signifikan, pemda juga tidak perlu harus menunggu alokasi dianggarkan dari pemerintah pusat untuk menjalankan program mereka.
Saat ini begitu banyak model pembiayaan yang dapat diakses, seperti perbankan, lembaga jasa keuangan lainnya, bahkan pemda juga bisa menerbitkan obligasi daerah jika membutuhkan pembiayaan yang besar.
"Namun untuk obligasi daerah, hal ini tidak bisa dengan alokasi yang kecil karena tidak menguntungkan, penggunaan obligasi lebih cocok jika pembiayaan yang dibutuhkan ratusan miliar rupiah," ucapnya.
Penggunaan obligasi daerah juga sudah dipraktikkan oleh beberapa kota yang ada di Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan modal.
Melihat pentingnya keberadaan TPKAD, Horas berpesan bagi daerah yang belum memiliki, agar segera mengikuti langkah 66 kabupaten dan kota yang telah merealisasikannya.
Beberapa daerah yang telah sukses contohnya, Bali dengan desa wisata atau Provinsi Sumatera Barat, dengan model usaha distribusi perdagangan seperti waralaba Indomaret atau alfamart, mereka menamainya dengan Minangmart.
