Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengelola Lambat, 800.000 Ha Sawit Rakyat Telat Diremajakan

Direktur Pusat Penilitian Kelapa Sawit (PPKS) Hasril Hasan Siregar mengungkapkan saat ini ada sekitar 800 ribu hektar perkebunan sawit rakyat yang terlambat diremajakan.
JIBI - Yoseph Pencawan
JIBI - Yoseph Pencawan

Bisnis.com, MEDAN - Direktur Pusat Penilitian Kelapa Sawit (PPKS) Hasril Hasan Siregar mengungkapkan saat ini ada sekitar 800 ribu hektar perkebunan sawit rakyat yang terlambat diremajakan.

Hal itu dikemukakannya di sela-sela acara Indonesian Palm Oil Stakeholder (IPOS) Forum di Medan, Kamis (28/9/2017).

"Itu rata-rata umurnya [pohon sawit] sudah lebih dari 25 tahun sehingga produktivitasnya rendah."

Menurutnya, peremajaan harus dilakukan dengan dua faktor, yakni karena usia yang sudah tua atau produktivitasnya rendah.

Dia menilai, salah satu penyebab keterlambatan peremajaan adalah karena lambannya penyaluran dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang sudah tertunda lebih dari satu tahun.

Namun dalam perkembangan terakhir, dia mendapat informasi bahwa dalam waktu dekat dana peremajaan dari BPDPKS akan direalisasikan.

Peremajaan akan dilakukan secara bertahap dimulai dari Sumatra Selatan dan akan terus bergulir ke Sumatra Utara, Riau dan Kalimantan Barat.

Sejauh ini produktivitas sawit yang dihasilkan dari perkebunan rakyat secara nasional rata-rata sebanyak 2,8 ton CPO per hektare per tahun atau 14 ton TBS per hektare per tahun.

Sedangkan perkebunan negara dan swasta memiliki produktivitas 4,5-5,5 ton CPO per hektare per tahun.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Setia Dharma Sebayang mengungkapkan, pihaknya membawa empat isu utama ke dalam Indonesian Palm Oil Stakeholder (IPOS) Forum II pada 28-29 September 2017 di Medan.

Keempat isu yang dibawa dalam event bertajuk Mendaulatkan Sawit Indonesia ini adalah Replanting Perkebunan Rakyat dan Dana Peremajaan, Financial Sustainability, Strick Liability dan Bisnis di Lahan Gambut.

Keempat isu dipilih karena Gapki menilai pihak asing sudah begitu mempengaruhi regulasi dan standar kerja mitra perkebunan sawit dalam memperoleh pembiayaan, menjalankan usaha, bahkan dalam aktivitas perdagangan.

Ketua Panitia IPOS Forum 2017 Kacuk Sumarto mengutarakan, dalam penyelenggaraan kali ini Gapki Sumut menggandeng Gapki Aceh dan didukung oleh beberapa institusi terkait lainnya.

Yakni Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) serta para akademisi yang tergabung dalam Komunitas Pencinta Sawit.

"Event ini menjadi wadah pelaku usaha utama dan pendukung industri kelapa sawit untuk berkumpul dan berdiskusi tentang arah gerak langkah industri ini pada masa mendatang," ujar Kacuk.

Dengan peserta sebanyak 300 orang, kegiatan terbagi dalam tiga agenda utama, yakni Sarasehan, Coaching Clinic Smallholder dan ISPO serta Field Trip.

Adapun peserta terdiri dari para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (petani dan staf/manajemen perusahaan kelapa sawit), regulator (dinas perkebunan, staf dan pimpinan di kementerian terkait), praktisi dan pelaku industri pendukung serta pemerhati industri, termasuk akademisi dan peneliti.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yoseph Pencawan
Editor : News Editor
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper