Tak Ingin Kehilangan Rp1.300 Triliun dari Laut? RI Perlu Lakukan Ini

Bisnis.com, MEDAN - President Indonesian Maritime Pilots’ Association (INAMPA) Pasoroan Herman Harianja mengungkapkan bahwa sektor maritim menyimpan potensi ekonomi RI mencapai US$1,33 triliun dan nilai ekonomi kelautan menyentuh angka Rp3.000 triliun per tahun.

Dan pemanfaatan jasa pemanduan dan aktivitas bisnis maritim merupakan bagian dari berbagai potensi ekonomi maritim yang dimiliki Indonesia.

Yang mana potensi ekonomi maritim meliputi industri pengolahan ikan (7%), industri bioteknologi (14%), pertambangan dan energi (16%), wisata bahari (4%), transportasi laut (2%), industri jasa maritim (15%), sumber daya pulau-pulau kecil (9%), dan hutan mangrove (15%).

Karena itu, lanjutnya, Indonesia membutuhkan perluasan wilayah perairan wajib pandu. Sudah saatnya Pemerintah memperluas wilayah perairan wajib pandu bila ingin memanfaatkan potensi ekonomi dalam kebijakan Poros Maritim Dunia.

"Wilayah perairan pertama yang perlu ditetapkan berstatus wajib pandu adalah Selat Malaka, kemudian ALKI I, ALKI II dan ALKI III," ujarnya di Medan, Selasa (5/9/2017).

Selat Malaka merupakan selat seluas 65.000 km persegi yang terletak di antara Semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatra.

INAMPA mencatat lebih dari 200 kapal melintasi selat ini setiap hari dan dilalui oleh 15,2% kapal minyak dunia atau hanya berada di bawah Selat Hormuz yang sebanyak 17%.

Vitalnya selat ini menjadikannya sebagai satu dari sembilan alur strategis laut dunia. Begitu juga dengan wilayah perairan Indonesia yang terbagi dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

ALKI I melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda. Kemudian ALKI II melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok. Sedangkan ALKI III melintasi Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu.