Bisnis.com, PEKANBARU -- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah untuk mengajak perusahaan kelapa sawit mendaftar sebagai anggota.
Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan saat ini ada sebanyak 700 perusahaan yang terdaftar sebagai anggota organisasi itu di Tanah Air.
"Anggota Gapki saat ini secara nasional sekitar 700 perusahaan, dan memang belum semua perusahaan sawit ikut menjadi anggota Gapki, kami minta gubernur bantu ajak perusahaan supaya semua ikut," katanya saat membuka Seminar Nasional dan Pelantikan Pengurus Gapki Riau di Pekanbaru, Jumat (11/8/2017).
Joko mengatakan Gapki adalah wadah bagi perusahaan sawit untuk bersama-sama berkembang dan memajukan industri sawit.
Selain itu Gapki juga menjadi jalan perjuangan perusahaan saat terjadi peristiwa yang terkait industri, misal soal upah dan kasus karlahut.
Terkait pembahasan upah, setiap tahun Gapki menjadi salah satu organisasi yang memberikan pendapat dalam penentuan upah sektoral, khususnya bidang kelapa sawit.
"Jadi penetapan upah yang melalui negosiasi Gapki itu setiap tahun berlaku tidak hanya untuk anggota tapi semua, karena itu kami harap perusahaan sawit bisa bergabung," katanya.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pemda akan mendapat untung bila semua perusahaan sawit tergabung dalam Gapki.
"Tentu pemda akan untung karena komunikasi tinggal ke satu pihak saja, kalau menurut saya, Gapki tinggal menunjukkan kinerjanya dan apa saja keuntungan sebagai anggota, nanti perusahaan akan ikut sendiri," katanya.
Adapun upaya dari Gapki dalam mendorong keanggotaan adalah dengan menggelar seminar serta sosialisasi agar perusahaan sawit memahami keuntungan dan manfaat sebagai anggota.
