Bisnis.com, MEDAN - Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengungkapkan salah satu faktor yang kemungkinan besar menjadi penyebab minimnya penyerapan kuota BBM bersubsidi nelayan.
Hal itu dia utarakan usai bertemu dengan para penyalur BBM, nelayan dan otoritas terkait di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Medan, Kamis (10/8/2017). Dalam pertemuan tersebut dia mendapatkan informasi adanya BBM yang disalurkan pada waktu dinihari.
"Kabarnya masuk pada dinihari sehingga kecenderungannya ilegal. Yang dilaporkan tadi, baik dari para penyalur maupun pihak pelabuhan, mengatakan masuk di tengah malam dinihari."
Dia mengaku belum mengetahui persis dari mana asal BBM tersebut, tetapi penyaluran BBM itu menjadi satu kemungkinan lain yang menjadi penyebab minimnya penyerapan kuota BBM bersubsidi nelayan.
"Kalau yang ilegal masuk kan tidak dicatat di dalam kuota, indikasi kuatnya di situ."
Oleh karena itu, dia berjanji akan membawa informasi ini ke tingkat pusat, membicarakannya dengan pemangku kewenangan yang lebih luas. Dia khawatir, kondisi ini tidak hanya terjadi di Belawan, tetapi juga di daerah lain di Indonesia.
Kemudian dia juga akan meminta dilakukannya pengubahan sistem dalam penyaluran BBM bersubsidi nelayan. "Harus ada sistem, paling tidak, perbaiki sistem. kalau kita mau, apa sih yang sulit?
"Kasian nelayan jika kuotanya diturunkan, tetapi nanti setelah dikurangi kebutuhannya ternyata lebih besar," ujarnya lagi.
Dia mengungkapkan, sejauh ini BBM bersubsidi nelayan hanya terserap sampai dengan 70%, begitu pun dengan yang terjadi di Belawan.
Dengan angka penyerapan itu, BBM nelayan menjadi satu-satunya subsidi yang tidak mencapai kuota, dibandingkan dengan elpiji 3 kg dan pupuk petani yang selalu terjadi kekurangan dalam penyalurannya.
