Investasi di Sumatra Utara Hadapi Problem Birokrasi

Oleh: Juli Etha Ramaida Manalu 28 Juni 2018 | 17:31 WIB
Petugas Polri bersama Kementerian Perdagangan memasang garis polisi di tempat penyimpanan bawang bombai merah mini impor ilegal di Jalan Letda Sujono Medan, Sumatera Utara, Senin (25/6). Kementerian Perdagangan bersama Bareskrim Mabes Polri berhasil mengamankan 670 ton bawang bombai ilegal asal India dari tiga perusahaan importir di Medan./Antara-Septianda Perdana

Bisnis.com, MEDAN – Tingginya minat investor dalam melakukan ekspansi usaha di Sumatra Utara dinilai terhambat oleh sejumlah tantangan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara Arief Sudi Santoso menyebutkan bahwa Sumatra Utara memiliki potensi pengembangan ekonomi melimpah. Namun, hal ini tidak dibarengi dengan kepastian yang sangat dibutuhkan oleh para investor.

“Kalau kita bicara birokrasi, permasalahan birokrasi adalah permasalahan secara nasional. Utamanya adalah bagaimana terkait dengan perizinan. Oleh karena itu, salah satu yang perlu diselesaikan di Sumut ini juga bagaimana kita memangkas perizinan yang diberikan di sini. Kepastian, itu jadi salah satu kebutuhan dari investor,” katanya, Kamis (28/6/2018)

Kendati demikian, memberi kemudahan atau kepastian kepada para investor tak lantas berarti menggampangkan segala hal atau tidak sekedar memberi izin tetapi tetap sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Di samping masalah birokrasi, ada sejumlah isu lain yang juga berpotensi menyurutkan minta para investor untuk menanamkan investasinya di Sumatra Utara seperti infrastruktur dan konektivitas pendukung, begitu pula dengan kualitas tenaga kerja lokal yang masih belum sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Terkhusus untuk isu tenaga kerja, pendirian dan pengembangan sekolah vokasi dinilai bisa menjadi solusi. Dengan pengembangan sekolah vokasi diharapkan bisa menjadi wadah bagi para calon tenaga kerja muda untuk bisa mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Sementara itu, terkait konektivitas pendukung, percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan dinilai menjadi langkah penting.

“Mempercepat pembangunan proyek infrastruktur, khususnya konektivitas jalan dan mengoptimalisasi penggunaan APBD untuk proyek infrastruktur menjadi langkah yang diperlukan,” katanya.

Editor: Miftahul Ulum

Berita Terkini Lainnya