Bisnis.com, PADANG - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Sumatra Barat meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan nasib ekonomi petani sawit swadaya atau perkebunan rakyat karena tidak bisa menikmati harga tanda buah segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah.
Ketua Apkasindo Sumbar Jufri Nur mengatakan dalam penetapan harga TBS yakni terdiri dari berbagai unsur termasuk pemerintah, yang bisa menikmati harga TBS yang ditetapkan per pekannya itu, hanya petani yang bermitra dengan perusahaan.
“Kondisi yang dialami petani swadaya kini, sangat dan sangat membutuhkan kebijakan pemerintah, terutama dari pemerintah daerah,” katanya, Senin (28/7/2025).
Dia menjelaskan bicara soal harga sawit, untuk perkebunan perusahaan, sudah dipastikan harga TBS sesuai dengan penetapan TBS, dan hal tersebut turut dirasakan dampak positifnya bagi petani. Sementara bagi petani swadaya, harga yang didapatkan hampir 50% berbeda dengan harga TBS.
Oleh karena itu, Jufri berharap pemerintah daerah untuk bisa membuat kebijakan serta regulasi hukum, dimana harga TBS yang telah ditetapkan juga bisa dinikmati oleh petani swadaya.
“Saya memperkirakan masih banyak petani sawit swadaya di Sumbar ini,” tegasnya.
Baca Juga
Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar mencatat luas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumbar yang mencapai 420 hektare. Dari luas lahan itu, terdiri dari perkebunan swadaya/rakyat seluas 250.000 hektare dan perkebunan perusahaan sekitar 180.000 hektare.
Dari luas perkebunan sawit itu, sebaran lahan sawit tersebar di sejumlah daerah di Sumbar yang penghasil sawit terbesar, yakni mulai dari Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Sijunjung, hingga Kabupaten Agam.
“Kami dari Apkasindo tentu akan turut memperjuangkan petani sawit swadaya itu, karena memang ada rencana untuk membahas kondisi itu dengan Pemprov Sumbar,” sebutnya.
Salah seorang petani swadaya di Pesisir Selatan, Dodi mengatakan saat ini harga sawit yang dijual petani ke pengepul tidak sampai Rp2.000 per kilogram. Padahal jika melihat pada harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah lebih dari Rp3.000 per kilogram.
“Hampir 50% beda harga panen yang dinikmati petan sawit swadaya dengan petani yang bermitra dengan perusahaan,” ujarnya.
Dodi menyampaikan harga sawit swadaya yang terkadang sampai Rp2.000 dan terkadang bisa lebih dari nilai tersebut per kilogramnya, bukanlah harga yang ideal diterima petani. Hal ini dikarenkan dari hasil panen itu, petani harus menyisihkan hampir 50% dari penghasilan yang didapatkan untuk keperluan membeli pupuk tanaman kelapa sawit.
“Kalau hasil panen bisa dapat satu juta rupiah, maka hampir 500 ribu rupiah nya disimpan untuk membeli pupuk. Karena sawit yang sudah dipanen dua kali sebulan itu, harus dipupuk kembali, agar buah sawit tetap dalam kualitas yang bagus,” jelasnya.
Menurutnya dari sisi lain petani swadaya merasa iri dengan petani yang telah bermitra dengan perusahaan itu, karena harganya telah ditetapkan pemerintah, sehingga nilai rupiah yang diterima sangatlah bagus. Sedangkan petani swadaya, masih menjaga asa dan semangat untuk bisa mendapatkan hasil panen yang banyak.
“Kalau pun seandainya pemerintah tidak bisa memasukan petani swadaya untuk bisa menikmati harga TBS yang telah ditetapkan itu, setidaknya pemerintah bisa punya aturan yang menyediakan bantuan pupuk untuk petani sawit swadaya ini,” harapnya.
