Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) telah menetapkan enam wilayah dengan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumut, yakni di Kabupaten Toba, Dairi, Karo, Samosir, Simalungun, dan Humbang Hasundutan.
Hal itu diketahui dari Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188/22/461/KPTS/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumut, merespon kemunculan titik api secara berulang di keenam wilayah tersebut dalam sebulan belakangan.
Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Sumut, mulai dari berkolaborasi dengan instansi terkait di daerah dalam hal pemadaman, menyediakan air bersih menggunakan mobil tangki air milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut untuk penanganan kekeringan di Samosir, hingga berkolaborasi dengan BPBD dan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatra Utara dalam kegiatan Bimtek Satgas (Dalkarhut) dalam kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) Satgas Dalkarhut Kabupaten Samosir pada Juni 2025.
“Kami juga melakukan kolaborasi bersama BNPB dan BMKG dalam kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dilaksanakan pada 26 - 31 Juli 2025,” ujar Bobby saat mengikuti rapat monitoring situasi terkini penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa wilayah Indonesia secara daring, Senin (28/7/2025).
Tak hanya itu, Bobby menyebut pihaknya pun melalui BPBD Sumut melakukan pendampingan ke Kabupaten Samosir, Toba, Dairi, dan Padang Lawas dalam penanganan pemadaman Karhutla dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran hutan dan lahan, mesin pompa air dan pompa gendong.
Serangkaian upaya tersebut disebut Bobby dilakukan pihaknya untuk mengendalikan karhutla yang masih muncul di beberapa wilayah di Sumatra Utara.
Baca Juga
Kepala BNPB (Badan Nasional Penanganan Bencana) Suharyanto mengatakan, ada enam wilayah di Indonesia yang saat ini yang menjadi prioritas dalam penanganan Karhutla oleh BNPB, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Meski Sumut bukan daerah prioritas, Suharyanto menyebut pemerintah pusat tetap akan memberi bantuan penanganan karhutla yang diketahui masih marak di Sumut.
“Walaupun bukan provinsi prioritas [dalam penanganan Karhutla], tapi tidak ada perbedaan, pemerintah pusat akan turun memberikan bantuan [kepada Sumatra Utara],” kata Suharyanto.
Adapun dalam rapat daring bersama Kementerian Kehutanan RI tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak seluruh pihak bersama-sama dalam penanganan Karhutla di Indonesia. Raja Juli menyebut keberhasilan penurunan Karhutla disebabkan oleh sinergi maupun kolaborasi baik dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Artinya tahun ini mestinya kita bisa memperbaiki angka kebakaran hutan kita, saya kira keberhasilan kita karena kerjasama, kolaborasi dan kemampuan kita menghilangkan ego sektoral antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah,” kata Raja.
