Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penerimaan Negara di Riau Tembus Rp6,77 Triliun, Melonjak 76,93% pada Kuartal I/2025

Lonjakan penerimaan negara di Riau terutama ditopang oleh peningkatan tajam pada sektor bea keluar, yang tumbuh lebih dari 1.291% secara tahunan.
Foto aerial perkebunan sawit di Riau. Bisnis/Himawan L Nugraha
Foto aerial perkebunan sawit di Riau. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, PEKANBARU — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau hingga 31 Maret 2025 mencatatkan capaian positif. Penerimaan negara mencapai Rp6,77 triliun atau 32,85% dari target tahun ini. Angka tersebut melonjak 76,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Plh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau Ahmad Jauhari mengatakan lonjakan penerimaan ini terutama ditopang oleh peningkatan tajam pada sektor bea keluar, yang tumbuh lebih dari 1.291% secara tahunan.

“Pertumbuhan penerimaan didorong oleh peningkatan harga CPO dunia yang mendorong ekspor, serta memberi efek positif ke pendapatan negara melalui bea keluar,” ujarnya Jumat (2/5/2025).

Ekspor Riau pada Maret 2025 tercatat sebesar US$1,85 miliar, naik 0,45% dibanding bulan sebelumnya. Sementara itu, impor turun drastis 12,15% menjadi US$127,54 juta. Surplus neraca perdagangan Riau pun mencapai US$1,72 miliar, mengindikasikan ketahanan sektor eksternal daerah yang kuat.

“Selain itu, momen Ramadan dan Idulfitri turut mendongkrak konsumsi dan distribusi barang, sehingga menghidupkan aktivitas ekonomi lokal,” tambah Ahmad.

Kinerja ekspor juga ikut menopang kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) Riau per Maret 2025 tercatat sebesar 197,13, menandakan daya beli dan tingkat kesejahteraan petani yang meningkat, seiring dengan naiknya harga TBS dan kelapa di tingkat petani.

Di sisi lain, belanja negara hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp5,82 triliun, mengalami penurunan 15,17% dibanding tahun sebelumnya. 

Penurunan ini dipicu oleh selesainya program-program besar terkait Pemilu 2024. Meski begitu, belanja pegawai tumbuh 9,29%, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan operasional dan pelayanan publik.

“Kontraksi belanja lebih kepada program-program khusus yang sudah rampung, bukan berarti ada penurunan aktivitas layanan,” pungkas Ahmad.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Arif Gunawan
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper